KOTA JAMBI – Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Jambi sukses menggelar kegiatan Upgrading dan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) pertama sejak dilantik, bertempat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi pada 1–2 Juli 2025. Agenda strategis ini diikuti oleh jajaran pengurus wilayah, cabang, Banser, dan Rijalul Ansor se-Provinsi Jambi.
Menariknya, kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Kepolisian Daerah Jambi, Irjen Pol. Krisno Halomoan Siregar, S.I.K., M.H., yang hadir langsung dalam sesi sarasehan penutupan. Kedatangan Kapolda menjadi penegas komitmen sinergi antara Polri dan organisasi kepemudaan Islam moderat dalam menjawab tantangan sosial dan keamanan di daerah.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat GP Ansor, H. Rifqi Al Mubarak, yang secara simbolik menekankan pentingnya transformasi kader di tengah iklim sosial yang dinamis.
“GP Ansor Mitra Strategis Kami”
Dalam sambutannya, Kapolda Jambi menyampaikan apresiasi dan kepercayaannya terhadap GP Ansor sebagai mitra yang kredibel dan potensial dalam upaya menjaga stabilitas daerah. Ia menegaskan bahwa GP Ansor dapat diajak bekerja sama dalam sejumlah isu strategis seperti pemberantasan narkoba, edukasi keagamaan di masyarakat, hingga penguatan ketahanan pangan.
“GP Ansor adalah mitra yang pas dan tidak diragukan lagi. Banyak program bisa kita sinergikan—mulai dari pemberantasan narkoba, edukasi masyarakat di kelurahan, hingga ketahanan pangan,” ujar Kapolda, yang disambut tepuk tangan meriah peserta.
Kapolda juga menegaskan bahwa pemberantasan narkoba, judi, dan penyakit masyarakat lainnya menjadi prioritas institusi yang ia pimpin, dengan pendekatan hukum yang tegas sekaligus terbuka terhadap dukungan masyarakat sipil.
Isu PETI Jadi Sorotan Kritis
Dalam sesi tanya jawab yang berlangsung terbuka, sejumlah ketua cabang menyampaikan unek-unek dan kritik konstruktif terkait persoalan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), khususnya di wilayah Merangin, Bungo, dan Sarolangun.
Ketua PC GP Ansor Merangin, Muhlisin, menyampaikan kekhawatiran bahwa penanganan PETI selama ini masih bersifat formalitas. Ia mengeluhkan dugaan keterlibatan oknum aparat di lapangan yang membuat upaya pemberantasan menjadi setengah hati.
“Sudah beberapa kali Kapolres berganti, tapi PETI tetap ada. Terlihat tidak serius, bahkan ada dugaan oknum yang bermain.”
Nada serupa juga disuarakan oleh Andi Putra, Ketua GP Ansor Bungo, yang menilai aparat setempat belum maksimal menangani PETI dan problem sosial lainnya. Sementara itu, Ketua GP Ansor Sarolangun, Zuhrizal, memberikan apresiasi atas sikap terbuka dan ramah dari jajaran Polres Sarolangun terhadap GP Ansor. Namun, ia tetap mendesak agar ada kebijakan yang terukur dan konkret dalam penanganan PETI dan penertiban angkutan batu bara.
Kapolda: “Kami Tidak Ingin Ada Preman Berseragam”
Menanggapi kritik tersebut, Irjen Krisno Siregar menyatakan bahwa pemberantasan PETI adalah program prioritas Polda Jambi, dan pihaknya terbuka terhadap dukungan masyarakat dalam pelaksanaannya. Ia menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan sesuai prosedur, dan menolak keras aparat yang bertindak di luar batas.
“Saya selalu mengingatkan jajaran saya agar tidak menjadi ‘preman berseragam’. Beberapa oknum sudah kami tindak, tapi kami juga tidak bisa sembarangan buka data. Kami butuh dukungan dan backup masyarakat untuk bergerak lebih dalam.”
Menurutnya, operasi pemberantasan PETI memiliki risiko tinggi bagi aparat di lapangan. Oleh sebab itu, pendekatan kolaboratif antara masyarakat, tokoh pemuda, dan kepolisian menjadi hal krusial.
Konsolidasi yang Menjanjikan
Ketua PW GP Ansor Jambi, H. Habibi, dalam penutupan kegiatan menyampaikan apresiasi tinggi atas kesediaan Kapolda Jambi hadir dan berdialog langsung dengan para kader. Ia menilai momentum ini menjadi awal baik untuk kolaborasi konkret antara GP Ansor dan Polda Jambi ke depan.
“Kehadiran Kapolda bukan hanya simbolis, tapi membuktikan bahwa ruang komunikasi itu terbuka. Kita siap bersinergi untuk Jambi yang aman dan bermartabat.”
