JAMBI-Pimpinan Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Provinsi Jambi yang tergabung dalam Cipayung Plus menyampaikan sejumlah tuntutan dalam aksi evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Rabu (21/10/2026).
Ketua PKC PMII Provinsi Jambi Jumawan menegaskan bahwa dua tahun pemerintahan harus menjadi momentum evaluasi nyata terhadap kebijakan pemerintah, terutama terkait kesejahteraan masyarakat, lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, serta penegakan hukum dan HAM.
“Janji politik tidak boleh berhenti sebagai narasi. Pemerintah harus membuktikan keberpihakannya melalui kebijakan yang terukur dan benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Dalam aksi tersebut, Cipayung Plus menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), transparansi anggaran, realisasi janji 19 juta lapangan pekerjaan, peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan, evaluasi program tiga juta rumah, serta penguatan penegakan hukum dan HAM. Massa juga mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional, mendorong pemerataan tenaga pendidik keagamaan, dan menindak tegas praktik intoleransi.
Kecewa Ketua DPRD Provinsi Jambi Tidak Hadir
Ketua PKC PMII Provinsi Jambi turut menyampaikan kekecewaannya atas ketidakhadiran Ketua DPRD Provinsi Jambi dalam aksi tersebut. Ia menilai, sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRD seharusnya membuka ruang dialog dan mendengarkan aspirasi mahasiswa.
“Kami menyayangkan Ketua DPRD tidak hadir menemui massa aksi. Kami datang membawa aspirasi masyarakat, bukan sekadar berorasi. Jangan sampai lembaga yang seharusnya menjadi rumah rakyat justru terkesan menjauh dari suara rakyat,” ujar Jumawan.
Ia menambahkan bahwa kritik mahasiswa merupakan bagian dari kontrol sosial dalam demokrasi yang semestinya disikapi secara terbuka, bukan dihindari.
PKC PMII Provinsi Jambi menegaskan akan terus mengawal kebijakan pemerintah dan mendorong agar seluruh tuntutan tersebut ditindaklanjuti melalui langkah konkret, transparan, serta berpihak kepada kepentingan masyarakat.
