Muaro Jambi – Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Aidi Hatta, S.Ag, turun langsung ke lokasi untuk menangani konflik antara masyarakat Desa Muaro Jambi dengan perusahaan minyak kelapa sawit (CPO) di Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi. Konflik ini dipicu oleh dugaan wanprestasi perusahaan yang belum menunaikan kewajibannya sejak tahun 2017. Aksi pemblokiran jalan oleh warga sudah berlangsung selama tiga hari berturut-turut, Minggu (09/03/2025).
Dalam pantauan di lapangan, Ketua DPRD Aidi Hatta tampak berdialog dengan warga yang melakukan pemblokiran jalan sebagai bentuk protes terhadap perusahaan PT SAP. Menurut warga, perusahaan telah berjanji memperbaiki jalan desa sejak tahun 2017, namun hingga tahun 2025 janji tersebut belum terealisasi.
“Hari ini saya turun langsung untuk mendengar dan melihat langsung situasi di lapangan. Saya memahami keluhan masyarakat terkait janji perbaikan jalan yang tak kunjung ditepati oleh pihak perusahaan,” ujar Aidi Hatta.
Desak Perusahaan untuk Menunaikan Kewajiban
Aidi Hatta menegaskan bahwa pihak perusahaan harus segera menunaikan kewajibannya. Jika tidak ada tindakan konkret dalam waktu dekat, DPRD Muaro Jambi akan memanggil pihak perusahaan, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat untuk mencari solusi terbaik.
“Saya meminta perusahaan segera menyelesaikan permasalahan ini. Jika dalam waktu dekat tidak ada tindakan, kami akan menggelar pertemuan resmi untuk mencari solusi bersama,” tegasnya.
Perusahaan Diduga Tak Penuhi Kewajiban Sejak 2017
Kepala Desa Muaro Jambi, Abuzar, menambahkan bahwa berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) tentang sumber pendapatan desa dari pihak ketiga, PT SAP berkewajiban memberikan sumbangan dana sebesar Rp 3 juta per bulan kepada Desa Muaro Jambi. Namun, sejak tahun 2017 hingga 2025, kewajiban ini tidak pernah dipenuhi.
“Kami telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan pihak perusahaan, tetapi hingga saat ini belum ada kejelasan terkait komitmen mereka untuk memperbaiki jalan desa,” kata Abuzar.
Akibat aksi blokade jalan ini, truk tangki CPO milik perusahaan tertahan di jalan karena akses masuk ke perusahaan terputus. Situasi ini berpotensi menghambat operasional perusahaan serta berdampak pada aktivitas ekonomi warga sekitar.
Dengan adanya keterlibatan Ketua DPRD Muaro Jambi, diharapkan konflik ini segera menemukan solusi yang adil bagi semua pihak, sehingga jalan desa dapat kembali diperbaiki dan aktivitas masyarakat berjalan normal seperti sedia kala.
