Pemerintah Kota Jambi Dorong Penguatan SDM Digital
Pemerintah Kota Jambi kembali menegaskan komitmennya dalam mempercepat transformasi digital birokrasi melalui pelantikan enam pejabat fungsional Pranata Komputer di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Jambi. Prosesi pelantikan yang dipimpin Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, berlangsung di Aula Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Jambi, Kamis (16/4/2026).
Pelantikan tersebut bukan sekadar agenda administratif rutin. Di tengah tuntutan pelayanan publik yang semakin bergantung pada teknologi, keberadaan Pranata Komputer kini menjadi elemen strategis dalam menopang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pengelolaan data pemerintahan, hingga pelayanan publik yang lebih cepat dan transparan.
Jabatan Fungsional yang Semakin Vital
Dalam sambutannya, Diza menekankan bahwa perkembangan teknologi informasi yang berlangsung sangat cepat menuntut aparatur sipil negara untuk terus beradaptasi. Ia menyebut jabatan Pranata Komputer bukan lagi posisi teknis semata, melainkan bagian penting dari arah pembangunan birokrasi modern.
“Kuatkan integritas dan profesionalisme, berkomitmen untuk bekerja jujur, disiplin, dan bertanggung jawab,” ujar Diza di hadapan pejabat yang baru dilantik. Ia juga meminta para ASN meningkatkan kompetensi dan kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi yang terus berubah.
Pernyataan tersebut mencerminkan perubahan paradigma yang kini terjadi di banyak pemerintah daerah di Indonesia. Jika sebelumnya transformasi digital sering dipahami sebatas digitalisasi dokumen atau layanan daring, kini pemerintah mulai melihat pentingnya membangun ekosistem SDM digital yang mampu mengelola data, keamanan informasi, dan integrasi layanan publik secara berkelanjutan.
Persiapan Menuju Smart City 2026
Momentum pelantikan ini menjadi semakin penting karena Kota Jambi dijadwalkan menjadi tuan rumah pelaksanaan Smart City pada Oktober 2026. Agenda tersebut dipandang sebagai peluang sekaligus ujian bagi kesiapan infrastruktur digital dan kapasitas birokrasi daerah.
Diza secara khusus menaruh harapan besar kepada Diskominfo Kota Jambi agar mampu menghadirkan inovasi yang berdampak nyata bagi masyarakat.
“Jadilah agen perubahan serta mampu menghadirkan inovasi-inovasi yang berdampak nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Jambi,” katanya.
Pernyataan itu memperlihatkan bahwa pelantikan enam pejabat fungsional tersebut merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah daerah untuk memperkuat fondasi transformasi digital. Di banyak kota, implementasi konsep smart city kerap tersendat bukan karena kekurangan perangkat teknologi, melainkan lemahnya kesiapan sumber daya manusia dalam mengelola sistem yang kompleks.
Transformasi Digital Tak Lagi Sekadar Wacana
Pelantikan pejabat fungsional Pranata Komputer juga menandai semakin seriusnya Pemerintah Kota Jambi dalam memperkuat tata kelola birokrasi berbasis kebutuhan masyarakat. Pemerintah menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari implementasi manajemen ASN yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.
Dalam konteks nasional, penguatan jabatan fungsional teknologi informasi menjadi isu yang semakin relevan. Pemerintah pusat terus mendorong penerapan SPBE untuk menciptakan birokrasi yang efisien, terintegrasi, dan akuntabel. Namun, keberhasilan agenda tersebut sangat bergantung pada kualitas aparatur yang menjalankan sistem di lapangan.
Karena itu, keberadaan Pranata Komputer tidak lagi diposisikan hanya sebagai tenaga pendukung administratif. Mereka kini berada di garis depan transformasi digital pemerintahan—mulai dari pengelolaan server, integrasi aplikasi pelayanan publik, keamanan data, hingga pengembangan inovasi digital daerah.
Tantangan Integritas dan Profesionalisme ASN Digital
Di sisi lain, percepatan digitalisasi juga membawa tantangan baru. Ketergantungan terhadap teknologi membuat isu keamanan data, transparansi sistem, serta kualitas pelayanan publik menjadi sorotan utama masyarakat.
Karena itu, Diza mengingatkan bahwa jabatan yang diemban para pejabat fungsional tersebut merupakan amanah negara yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“Ini merupakan kepercayaan negara yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan profesionalisme,” tegasnya.
Pesan tersebut memperlihatkan bahwa transformasi digital tidak cukup hanya ditopang oleh perangkat lunak dan jaringan internet. Di balik sistem yang modern, tetap dibutuhkan aparatur yang memiliki etika kerja, kompetensi, dan orientasi pelayanan publik yang kuat.
Langkah Kecil dengan Dampak Jangka Panjang
Meski hanya melibatkan enam pejabat fungsional, pelantikan ini menjadi simbol arah baru birokrasi daerah yang mulai menempatkan teknologi sebagai fondasi pelayanan publik masa depan.
Di tengah kompetisi antar daerah dalam membangun kota berbasis digital, langkah Pemerintah Kota Jambi memperkuat SDM teknologi dapat dibaca sebagai investasi jangka panjang. Sebab pada akhirnya, keberhasilan transformasi digital tidak hanya diukur dari kecanggihan aplikasi yang digunakan, tetapi dari kemampuan birokrasi menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
