Pemerintah Kota Jambi menghadapi momentum penting dalam perjalanan administrasi dan pembangunan daerah setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi menyampaikan rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun 2025. Dalam rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Jambi, Wali Kota Jambi, Maulana, menilai rekomendasi tersebut sebagai pijakan strategis untuk memperkuat kualitas pelayanan publik sekaligus mempercepat reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah kota.
Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kota Jambi, Muhammad Yasir, turut dihadiri unsur Forkopimda, anggota legislatif, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam forum itu, rekomendasi yang disampaikan Pansus mencakup berbagai sektor mendasar, mulai dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan aset, tata kelola persampahan, hingga penguatan sistem keamanan kota berbasis pengawasan CCTV.
Rekomendasi Pansus Jadi Instrumen Evaluasi Pemerintah Daerah
Bagi Pemerintah Kota Jambi, rekomendasi DPRD bukan sekadar catatan administratif tahunan. Lebih dari itu, rekomendasi tersebut menjadi instrumen evaluasi terhadap efektivitas kebijakan publik yang selama ini dijalankan.
Dalam keterangannya, Maulana menyebut sebagian besar rekomendasi yang disampaikan Pansus memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Ia menilai fokus DPRD terhadap isu pelayanan publik menunjukkan adanya kesamaan arah antara eksekutif dan legislatif dalam membangun Kota Jambi.
“Alhamdulillah terkait rekomendasi dari Pansus saya kira cukup baik, seperti kinerja OPD dalam peningkatan PAD, pengelolaan aset, tata kelola sampah, keamanan (CCTV), dan itu yang kita lakukan secara terus menerus sebagai prioritas,” ujar Maulana.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa evaluasi LKPJ tidak berhenti pada aspek formal pelaporan, melainkan diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas pemerintahan daerah di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap layanan publik yang lebih responsif.
Program Kampung Bahagia Jadi Sorotan
Salah satu poin yang kembali mendapat perhatian dalam pembahasan LKPJ ialah keberlanjutan Program Kampung Bahagia—sebuah program berbasis pemberdayaan masyarakat yang sebelumnya diproyeksikan sebagai model pembangunan partisipatif di tingkat RT.
Menurut Maulana, sejumlah rekomendasi Pansus sebenarnya telah terintegrasi dalam program tersebut. Pemerintah Kota Jambi, kata dia, tengah membangun sistem pelayanan yang lebih kolaboratif dengan melibatkan masyarakat secara langsung.
“Pemerintah Kota Jambi saat ini sedang membangun sistem dan edukasi kepada masyarakat. Saya yakin jika kita bergerak bersama-sama didukung DPRD dan sistem semua berjalan, mudah-mudahan bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat,” katanya.
Sebelumnya, dalam pemaparan LKPJ Tahun 2025, Pemerintah Kota Jambi menyebut Program Kampung Bahagia telah diterapkan pada 67 RT percontohan dengan menghasilkan lebih dari 651 kegiatan fisik maupun sosial. Tingkat efektivitas program bahkan diklaim mencapai 135 hingga 150 persen.
Kinerja OPD Jadi Fokus Pengawasan
Di balik apresiasi terhadap rekomendasi DPRD, terdapat pesan yang cukup tegas kepada seluruh perangkat daerah. Maulana memastikan seluruh OPD diminta merespons rekomendasi tersebut secara positif dan menjadikannya sebagai dasar pembenahan kinerja.
Langkah itu dinilai penting mengingat berbagai tantangan tata kelola pemerintahan daerah saat ini tidak lagi hanya bergantung pada kebijakan kepala daerah, melainkan juga pada kapasitas birokrasi dalam menjalankan program secara efektif dan terukur.
“Secara umum apa yang disampaikan oleh Pansus sangat baik dan saya sudah perintahkan semua OPD untuk merespon secara positif,” ujar Maulana.
Fokus terhadap evaluasi OPD sebenarnya telah menjadi perhatian Pemerintah Kota Jambi sepanjang tahun 2025. Dalam sejumlah agenda evaluasi realisasi fisik dan keuangan daerah, Maulana bahkan menegaskan tidak boleh ada perangkat daerah yang bekerja pasif di akhir tahun anggaran.
DPRD Dorong Penyelesaian Persoalan Sosial
Sementara itu, DPRD Kota Jambi menegaskan dukungannya terhadap berbagai program prioritas pemerintah daerah. Namun, legislatif juga mengingatkan bahwa substansi utama dari LKPJ ialah sejauh mana kebijakan pemerintah mampu menjawab persoalan sosial masyarakat.
Muhammad Yasir mengatakan rekomendasi yang disampaikan Pansus bertujuan memastikan program pemerintah berjalan lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi warga.
“Kami tentu mendukung apa yang menjadi program dari Pemerintah Kota Jambi dan yang paling fokus dari LKPJ tadi bagaimana persoalan-persoalan sosial di masyarakat bisa terselesaikan,” katanya.
DPRD juga menyatakan akan tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap implementasi visi dan misi Pemerintah Kota Jambi, terutama dalam konteks transisi menuju konsep pembangunan “Kota Jambi Bahagia 2030”.
Momentum Konsolidasi Pemerintahan
Pembahasan LKPJ Tahun 2025 menjadi lebih relevan karena berlangsung di tengah upaya Pemerintah Kota Jambi memperkuat fondasi pembangunan daerah. Berdasarkan laporan resmi pemerintah, pertumbuhan ekonomi Kota Jambi pada 2025 tercatat meningkat menjadi 5,13 persen, sementara indeks ketimpangan ekonomi mengalami penurunan.
Namun, capaian makro tersebut tetap menghadirkan tantangan tersendiri: bagaimana memastikan birokrasi daerah mampu bergerak lebih cepat, adaptif, dan dekat dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam konteks itulah, rekomendasi Pansus terhadap LKPJ 2025 tidak sekadar menjadi dokumen evaluatif tahunan, melainkan bagian dari proses konsolidasi pemerintahan daerah untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
