Transformasi Tata Kelola Sampah Menuju Sistem yang Lebih Terstruktur
Pemerintah Kota Jambi tengah menjalankan langkah ambisius dalam membenahi persoalan persampahan yang selama ini menjadi tantangan perkotaan. Salah satu upaya yang kini dipercepat adalah pembangunan dan penguatan delapan depo sampah yang akan menjadi bagian penting dari sistem Pengelolaan Sampah berbasis Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat (OPBM).
Komitmen tersebut ditunjukkan langsung oleh Wali Kota Jambi, Maulana, bersama Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, saat meninjau lokasi pembangunan transfer depo sampah di Kecamatan Telanaipura. Fasilitas tersebut dirancang sebagai titik penampungan dan pemilahan sementara sampah yang dikumpulkan dari lingkungan warga sebelum diangkut menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Talang Gulo.
Langkah ini menandai perubahan mendasar dalam paradigma pengelolaan sampah Kota Jambi, dari sistem yang selama ini bertumpu pada Tempat Pembuangan Sementara (TPS), menuju model yang lebih terintegrasi dengan melibatkan masyarakat sebagai aktor utama.
Mengapa Delapan Depo Sampah Menjadi Penting?
Persoalan sampah di kota-kota berkembang tidak lagi dapat diselesaikan hanya dengan memperbanyak armada pengangkut atau menambah lokasi pembuangan. Pemerintah Kota Jambi melihat perlunya membangun sistem yang mampu mengelola sampah sejak dari sumbernya.
Dalam skema OPBM, sampah rumah tangga akan dikumpulkan oleh operator di tingkat RT menggunakan becak motor (bentor). Selanjutnya, sampah dibawa ke depo untuk dilakukan pemilahan sebelum diteruskan ke TPA. Mekanisme ini diyakini mampu mempercepat proses pengangkutan sekaligus mengurangi penumpukan sampah di ruang publik.
Saat ini Kota Jambi telah memiliki empat depo sampah yang beroperasi. Pemerintah berencana melakukan renovasi terhadap seluruh depo tersebut agar lebih representatif, sekaligus membangun empat depo baru. Dengan demikian, total akan tersedia delapan depo yang menopang sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat di seluruh wilayah kota.
Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Jadi Pilar Utama
Program OPBM dan Kampung Bahagia
Menurut Wali Kota Maulana, keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur, melainkan juga pada keterlibatan masyarakat melalui Program Kampung Bahagia yang dijalankan di tingkat RT.
Dalam program tersebut, para Ketua RT memiliki peran strategis untuk memastikan mekanisme OPBM berjalan efektif di lingkungan masing-masing. Pemerintah juga telah mendorong penyediaan bentor sebagai sarana pengangkutan sampah dari rumah tangga menuju depo.
“Yang kita bangun ini adalah sistemnya. Tidak hanya melalui kebijakan, karena sampah ini setiap hari diproduksi dan harus kita kelola,” ujar Maulana saat meninjau lokasi pembangunan depo sampah Telanaipura.
Pernyataan tersebut mencerminkan pendekatan jangka panjang yang berfokus pada perubahan perilaku dan pembentukan budaya baru dalam pengelolaan lingkungan.
Menuju Penghapusan TPS Pinggir Jalan
Sampah Dipilah Sejak Dari Sumber
Salah satu target besar Pemerintah Kota Jambi adalah menghapus secara bertahap keberadaan TPS di berbagai titik kota. Keberadaan depo sampah dan sistem OPBM diharapkan mampu menggantikan fungsi TPS yang selama ini sering menjadi sumber penumpukan sampah dan menimbulkan gangguan estetika maupun kesehatan lingkungan.
Melalui sistem baru ini, warga tidak lagi membuang sampah ke TPS umum. Sampah akan diangkut langsung dari lingkungan tempat tinggal menuju depo, lalu dipilah sebelum diproses lebih lanjut. Pemerintah menargetkan pemilahan sampah dilakukan sejak dari sumber sehingga volume sampah yang masuk ke TPA dapat ditekan secara signifikan.
Kebijakan tersebut sejalan dengan tren pengelolaan sampah modern yang menempatkan masyarakat sebagai bagian dari solusi, bukan sekadar penerima layanan.
Penegakan Aturan dan Keterlibatan Dunia Usaha
Selain membangun infrastruktur dan sistem operasional, Pemerintah Kota Jambi juga tengah menyiapkan instrumen regulasi untuk memastikan seluruh pihak terlibat dalam tata kelola persampahan yang baru.
Wali Kota Maulana menegaskan bahwa setelah sistem OPBM berjalan optimal, pemerintah akan melakukan penegakan aturan terhadap pihak yang tidak mematuhi mekanisme yang telah ditetapkan. Bahkan, pemerintah juga sedang menyusun Peraturan Wali Kota yang mengatur pengelolaan sampah bagi pelaku usaha.
Dalam rancangan tersebut, pusat perbelanjaan dan pelaku usaha berskala besar nantinya diwajibkan menjalin kerja sama langsung dengan TPA Talang Gulo yang kini dikelola sebagai Badan Layanan Umum. Langkah ini diharapkan dapat memperjelas tanggung jawab setiap sektor dalam pengelolaan sampah perkotaan.
Membangun Kota yang Lebih Bersih dan Berkelanjutan
Persoalan sampah merupakan tantangan yang dihadapi hampir seluruh kota besar di Indonesia. Namun, pendekatan yang kini ditempuh Pemerintah Kota Jambi menunjukkan upaya untuk bergerak melampaui pola penanganan konvensional.
Dengan memperkuat jaringan depo sampah, mengoptimalkan OPBM, mendorong pemilahan dari sumber, serta melibatkan masyarakat hingga dunia usaha, Kota Jambi tengah membangun fondasi baru dalam tata kelola lingkungan perkotaan. Jika berjalan sesuai rencana, delapan depo sampah yang disiapkan saat ini bukan sekadar fasilitas fisik, melainkan simpul penting dari transformasi menuju kota yang lebih bersih, tertib, dan berkelanjutan.
