Di saat banyak pemerintah daerah masih berjuang meningkatkan kualitas tata kelola administrasi dan pelayanan publik, Pemerintah Kota Jambi justru mencatat capaian yang menempatkannya di jajaran daerah dengan kinerja birokrasi terbaik secara nasional. Berdasarkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2025 yang dirilis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Kota Jambi berhasil meraih predikat A dengan nilai 83,73—melampaui capaian Pemerintah Provinsi Jambi sekaligus berada di atas rata-rata nasional.
Penghargaan tersebut bukan sekadar simbol administratif. Dalam konteks meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel, capaian reformasi birokrasi kini menjadi indikator penting terhadap efektivitas pemerintahan daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan dan pembangunan.
Reformasi Birokrasi Menjadi Tolok Ukur Kinerja Pemerintah Daerah
Evaluasi Reformasi Birokrasi yang dilakukan KemenPANRB mengukur sejumlah aspek mendasar dalam tata kelola pemerintahan, mulai dari efektivitas organisasi, akuntabilitas kinerja, kualitas pelayanan publik, hingga kemampuan pemerintah daerah menciptakan birokrasi yang adaptif dan bersih.
Dalam hasil evaluasi terbaru, Kota Jambi memperoleh nilai 83,73 dengan kategori A atau “Memuaskan”. Angka tersebut berada di atas nilai Pemerintah Provinsi Jambi yang memperoleh skor 80,92 dengan kategori BB. Capaian Kota Jambi juga melampaui rata-rata nasional pemerintah daerah kabupaten/kota.
Wali Kota Jambi, Maulana, menyebut hasil tersebut merupakan buah dari konsistensi pembenahan sistem birokrasi yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.
“Predikat A ini bukan hanya sebuah penghargaan, tetapi bentuk pengakuan terhadap kerja kolektif seluruh perangkat daerah dalam menghadirkan pemerintahan yang profesional, efektif, dan berorientasi pelayanan publik,” ujar Maulana.
Pernyataan itu sekaligus menegaskan bahwa reformasi birokrasi tidak lagi dipandang semata sebagai kewajiban administratif pemerintah pusat, melainkan kebutuhan strategis untuk membangun kepercayaan publik.
Dari Administrasi ke Pelayanan Publik
Dalam beberapa tahun terakhir, reformasi birokrasi di banyak daerah mengalami pergeseran orientasi. Jika sebelumnya fokus utama berada pada aspek administratif dan kepatuhan dokumen, kini penilaian lebih diarahkan pada dampak nyata terhadap masyarakat.
Kota Jambi dinilai berhasil memperkuat sejumlah indikator penting, termasuk digitalisasi layanan, peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, serta percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.
Keberhasilan tersebut menjadi relevan di tengah meningkatnya ekspektasi masyarakat urban terhadap kualitas layanan pemerintah. Warga kini tidak lagi hanya menilai pemerintah dari pembangunan fisik, tetapi juga dari kemudahan mengakses layanan administrasi, transparansi informasi, dan kecepatan respons birokrasi.
Dalam evaluasi KemenPANRB, reformasi birokrasi juga dikaitkan dengan kemampuan pemerintah daerah mengendalikan praktik birokrasi yang lamban dan berbelit. Karena itu, predikat A memiliki makna yang lebih luas dibanding sekadar capaian angka.
Lampaui Provinsi, Kota Jambi Perkuat Posisi Regional
Capaian Kota Jambi menjadi perhatian tersendiri karena berhasil melampaui nilai reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi. Dalam struktur pemerintahan daerah, kondisi semacam ini menunjukkan bahwa pemerintah kota mampu membangun sistem tata kelola yang relatif lebih progresif dibanding tingkat provinsi.
Sekretaris Daerah Kota Jambi, A. Ridwan, menyatakan bahwa hasil evaluasi tersebut merupakan motivasi untuk terus memperkuat budaya kerja aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.
“Kami terus mendorong birokrasi yang adaptif, responsif, dan berdampak langsung terhadap masyarakat,” katanya.
Penguatan birokrasi, menurut Ridwan, juga diarahkan pada peningkatan integritas aparatur dan efisiensi pelayanan agar masyarakat dapat merasakan manfaat reformasi secara langsung.
Digitalisasi dan Akuntabilitas Jadi Faktor Penentu
Sejumlah pengamat administrasi publik menilai keberhasilan reformasi birokrasi daerah saat ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah memanfaatkan sistem digital dan memperkuat tata kelola berbasis data.
Kota Jambi dalam beberapa tahun terakhir memang cukup aktif melakukan integrasi layanan digital di berbagai sektor pemerintahan, mulai dari pelayanan administrasi kependudukan hingga pengelolaan pengaduan masyarakat.
Selain itu, pemerintah daerah juga dinilai berhasil menjaga konsistensi pengukuran kinerja perangkat daerah melalui sistem evaluasi internal yang lebih terstruktur. Pendekatan tersebut membantu memperkuat akuntabilitas sekaligus meminimalkan praktik birokrasi yang tidak efisien.
Namun demikian, tantangan reformasi birokrasi sesungguhnya tidak berhenti pada penghargaan. Pemerintah daerah masih harus memastikan bahwa perubahan tata kelola benar-benar dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Antara Prestasi Administratif dan Kepercayaan Publik
Bagi pemerintah daerah, predikat reformasi birokrasi memiliki implikasi yang lebih besar daripada sekadar reputasi institusional. Capaian tersebut berhubungan langsung dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pemerintahan.
Dalam banyak kasus, birokrasi yang efektif mampu mempercepat investasi, memperbaiki layanan publik, dan menciptakan iklim pemerintahan yang lebih transparan. Sebaliknya, birokrasi yang lamban sering kali menjadi sumber ketidakpuasan publik.
Karena itu, keberhasilan Kota Jambi meraih predikat A dapat dibaca sebagai upaya memperkuat legitimasi pemerintahan melalui peningkatan kualitas layanan dan tata kelola.
Di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang responsif dan modern, reformasi birokrasi bukan lagi sekadar agenda internal aparatur negara. Ia telah menjadi ukuran utama tentang seberapa jauh pemerintah mampu hadir secara efektif dalam kehidupan warganya.
