Program CCTV Kampung Bahagia Diperjelas di Tengah Simpang Siur Informasi
JAMBI — Di tengah berkembangnya berbagai informasi mengenai pengadaan kamera pengawas atau CCTV dalam Program Kampung Bahagia, Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) memberikan penjelasan resmi terkait mekanisme pelaksanaannya. Klarifikasi tersebut sekaligus menjawab sejumlah pertanyaan publik mengenai spesifikasi perangkat, proses pengadaan, hingga isu yang menyebut adanya vendor tunggal dalam program tersebut.
Bagi Pemerintah Kota Jambi, pemasangan CCTV bukan sekadar proyek pengadaan perangkat teknologi. Program ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun sistem keamanan lingkungan yang terintegrasi hingga tingkat Rukun Tetangga (RT), sekaligus memperkuat fungsi pengawasan berbasis komunitas melalui pemanfaatan teknologi digital.
Melalui Program Kampung Bahagia, ribuan kamera pengawas direncanakan terpasang di berbagai lingkungan permukiman dan terhubung langsung ke sistem Jambi City Operation Center (JCOC) yang beroperasi selama 24 jam. Sistem tersebut memungkinkan pemantauan kondisi kota secara real-time oleh pemerintah, aparat penegak hukum, serta masyarakat.
Mengapa Program CCTV Kampung Bahagia Menjadi Penting?
Di banyak kota modern, sistem pengawasan berbasis teknologi telah menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung keamanan publik. Kota Jambi kini berupaya mengadopsi pendekatan serupa melalui Program Kampung Bahagia, yang menempatkan lingkungan RT sebagai garda terdepan dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.
Keberadaan CCTV dinilai mampu meningkatkan efektivitas pengawasan lingkungan, membantu proses penegakan hukum ketika terjadi tindak kriminal, serta memberikan rasa aman yang lebih besar bagi warga. Dalam konteks Kota Jambi yang terus berkembang sebagai kota perdagangan dan jasa, aspek keamanan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.
Namun, di tengah pelaksanaannya, muncul berbagai informasi yang menimbulkan persepsi keliru, terutama terkait spesifikasi CCTV dan mekanisme pemilihan penyedia. Karena itu, Diskominfo Kota Jambi merasa perlu memberikan penjelasan agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan akurat.
Diskominfo Hanya Menentukan Standar Teknis
Kepala Diskominfo Kota Jambi sekaligus Juru Bicara Pemerintah Kota Jambi, Saleh Ridha, menjelaskan bahwa peran Diskominfo dalam program tersebut sebatas sebagai organisasi perangkat daerah teknis yang bertanggung jawab menetapkan spesifikasi perangkat CCTV.
Menurutnya, penentuan spesifikasi diperlukan agar seluruh perangkat yang dipasang dapat terintegrasi dengan sistem JCOC yang menjadi pusat kendali dan pemantauan Kota Jambi. Tanpa standarisasi teknis yang sama, integrasi sistem akan sulit dilakukan dan berpotensi mengurangi efektivitas program secara keseluruhan.
“Spesifikasi ini harus ditentukan oleh Diskominfo karena CCTV Kampung Bahagia adalah CCTV yang akan terintegrasi dengan sistem JCOC Pemerintah Kota Jambi yang beroperasi selama 24 jam,” jelas Saleh Ridha. Ia membandingkan mekanisme tersebut dengan pengadaan fasilitas lain yang juga membutuhkan standar teknis dari organisasi perangkat daerah terkait.
Dengan kata lain, pemerintah tidak menentukan merek ataupun penyedia tertentu. Yang ditetapkan hanyalah spesifikasi agar perangkat dapat berfungsi sesuai kebutuhan sistem keamanan kota.
Pengadaan Sepenuhnya Menjadi Kewenangan Pokja RT
Salah satu poin yang ditekankan Diskominfo adalah bahwa proses pengadaan CCTV sepenuhnya berada di tangan Kelompok Kerja (Pokja) Kampung Bahagia di masing-masing RT.
Pokja memiliki kewenangan untuk menentukan vendor yang dipilih, melakukan musyawarah, serta mengelola anggaran sesuai kebutuhan lingkungan masing-masing. Bahkan, jika dalam musyawarah warga terdapat keputusan untuk tidak mengadakan CCTV atau memilih spesifikasi berbeda, keputusan tersebut tetap menjadi hak RT yang bersangkutan.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa pelaksanaan Program Kampung Bahagia mengedepankan prinsip partisipasi masyarakat dan desentralisasi pengambilan keputusan di tingkat lingkungan.
Pendekatan ini sejalan dengan semangat pemberdayaan masyarakat yang menjadi salah satu fondasi utama program tersebut. Pemerintah berperan menyediakan kerangka kebijakan dan dukungan teknis, sementara masyarakat diberi ruang untuk menentukan kebutuhan prioritas di wilayahnya masing-masing.
Bantahan Terhadap Isu Vendor Tunggal
Diskominfo juga secara tegas membantah isu yang menyebut hanya terdapat satu vendor yang memenuhi spesifikasi CCTV Kampung Bahagia.
Menurut data yang disampaikan pemerintah, saat ini terdapat sedikitnya delapan penyedia atau vendor yang telah memenuhi spesifikasi teknis yang ditetapkan. Pokja RT bebas memilih penyedia yang dianggap paling sesuai, termasuk mempertimbangkan aspek harga dan layanan yang ditawarkan.
“Kami hanya memberikan spesifikasi. Yang penting spesifikasi sesuai sehingga bisa terintegrasi ke sistem yang ada di JCOC,” tegas Saleh Ridha. Ia juga menambahkan bahwa semakin efisien harga yang diperoleh Pokja RT, maka semakin baik bagi pengelolaan anggaran masyarakat.
Klarifikasi tersebut penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan program berlangsung secara transparan dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Menuju Kota Jambi yang Lebih Aman dan Terkoneksi
Program Kampung Bahagia merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Kota Jambi di bawah kepemimpinan Maulana dan Diza Hazra Aljosha. Melalui program tersebut, setiap RT diberikan ruang untuk mengelola berbagai kebutuhan lingkungan, termasuk peningkatan sistem keamanan berbasis CCTV.
Pemerintah menargetkan sekitar 1.600 unit CCTV akan terpasang di seluruh RT se-Kota Jambi pada tahun ini. Seluruh perangkat tersebut nantinya akan terhubung dengan JCOC sehingga memungkinkan pemantauan kondisi kota secara terintegrasi dan real-time.
Dalam perspektif yang lebih luas, program ini tidak hanya berbicara tentang pemasangan kamera pengawas. Ia mencerminkan transformasi tata kelola perkotaan yang semakin memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Ketika data, pengawasan lingkungan, dan partisipasi warga dapat berjalan beriringan, keamanan tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab aparat semata. Ia menjadi hasil dari kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan teknologi.
Bagi Kota Jambi, Program CCTV Kampung Bahagia merupakan langkah menuju visi yang lebih besar: membangun kota yang aman, nyaman, dan mampu memberikan rasa tenang bagi setiap warganya. Sebuah upaya yang menunjukkan bahwa kemajuan sebuah kota tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan ruang hidup yang terlindungi dan terkoneksi dengan baik.
