Wali Kota Jambi Bawa Agenda Pemerataan Pendidikan ke Kemendikdasmen
JAKARTA — Di tengah semakin kuatnya dorongan pemerintah untuk memperluas akses pendidikan sejak usia dini, Pemerintah Kota Jambi mengambil langkah strategis dengan mengajukan kehadiran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Negeri di setiap kecamatan. Gagasan tersebut disampaikan langsung Wali Kota Jambi, Maulana, saat melakukan pertemuan dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta, Senin (27/4/2026).
Pertemuan yang berlangsung bersama para kepala daerah se-Provinsi Jambi itu menjadi bagian dari koordinasi peningkatan mutu pendidikan yang difasilitasi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Jambi. Namun bagi Kota Jambi, agenda tersebut memiliki makna yang lebih luas: memperkuat fondasi pendidikan sejak usia dini sebagai bagian dari visi pembangunan sumber daya manusia jangka panjang.
PAUD Negeri Jadi Pilar Wajib Belajar 13 Tahun
Usulan pembangunan PAUD Negeri di setiap kecamatan tidak muncul secara tiba-tiba. Program tersebut merupakan kelanjutan dari komitmen Pemerintah Kota Jambi dalam mendukung kebijakan wajib belajar 13 tahun yang kini mulai menjadi perhatian nasional.
Dalam keterangannya, Maulana mengungkapkan bahwa selama tahun pertama masa kepemimpinannya bersama Bunda PAUD Kota Jambi, jumlah sekolah PAUD Negeri telah bertambah dari dua menjadi lima unit.
“Alhamdulillah bersama Bunda PAUD Kota Jambi sejauh ini telah mampu menjadikan Sekolah PAUD Negeri di Kota Jambi dari dua menjadi lima. Ini kami lakukan di tahun pertama kami memimpin. Sekaligus menjadi komitmen dalam mendukung wajib belajar 13 tahun,” ujar Maulana.
Penambahan jumlah PAUD Negeri tersebut sebelumnya telah diwujudkan melalui perubahan status sejumlah taman kanak-kanak swasta menjadi TK Negeri Pembina yang dapat diakses masyarakat secara gratis. Langkah itu menjadi fondasi awal menuju target yang lebih ambisius: satu PAUD Negeri berkualitas di setiap kecamatan Kota Jambi.
Menjawab Tantangan Akses Pendidikan Anak Usia Dini
Di balik usulan tersebut tersimpan persoalan yang masih dihadapi banyak daerah di Indonesia, yakni belum meratanya akses pendidikan anak usia dini, terutama bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas.
Menurut Maulana, keberadaan PAUD Negeri di setiap kecamatan akan membuka kesempatan yang lebih luas bagi anak-anak untuk memperoleh pendidikan berkualitas tanpa terbebani biaya pendidikan.
“Sehingga diharapkan program SAPA Bahagia yang dilakukan Bunda PAUD untuk menyisir, mengajak, memantau dan mengadvokasi anak-anak memasuki usia dini bisa ditampung di sekolah negeri, khususnya bagi keluarga kurang mampu,” katanya.
Program SAPA Bahagia atau Sisir, Ajak, Pantau, dan Advokasi untuk Anak Bahagia sendiri telah menjadi salah satu instrumen Pemerintah Kota Jambi dalam memastikan tidak ada anak usia dini yang tertinggal dari layanan pendidikan. Melalui pendekatan berbasis komunitas, pemerintah berupaya mengidentifikasi anak-anak yang belum mengenyam PAUD sekaligus menghubungkan mereka dengan layanan pendidikan yang tersedia.
Pendidikan Usia Dini Dipandang Sebagai Investasi Jangka Panjang
Kebijakan memperluas jaringan PAUD Negeri tidak hanya berkaitan dengan akses pendidikan, tetapi juga menyangkut pembangunan karakter generasi masa depan.
Dalam berbagai kesempatan, Maulana menegaskan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan fondasi utama pembentukan karakter, kecerdasan sosial, dan kesiapan belajar anak sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar.
Pemerintah Kota Jambi bahkan telah menetapkan sejumlah prioritas untuk memperkuat layanan PAUD, mulai dari deteksi dini tumbuh kembang anak, penguatan pola asuh keluarga, peningkatan gizi dan kesehatan dasar, hingga penyediaan satuan pendidikan yang inklusif dan berkualitas.
Pendekatan tersebut sejalan dengan pandangan bahwa investasi pendidikan pada usia dini menghasilkan dampak sosial dan ekonomi yang lebih besar dibandingkan intervensi pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
Ajukan Revitalisasi Sekolah ke Pemerintah Pusat
Selain mengusulkan pembangunan PAUD Negeri, Pemerintah Kota Jambi juga memanfaatkan pertemuan dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan revitalisasi sekolah-sekolah yang berada di bawah kewenangan pemerintah daerah.
Menurut Maulana, saat ini terdapat 40 sekolah yang telah masuk tahap verifikasi dan validasi (verval), sementara 95 sekolah lainnya diajukan sebagai tambahan usulan revitalisasi.
“Sudah ada 40 sekolah yang masuk tahap verval dan 95 lagi tambahan sebagai usulan. Semua sudah kita masukkan melalui sistem, semoga bisa direalisasikan,” ujarnya.
Usulan tersebut menjadi bagian dari strategi Pemerintah Kota Jambi untuk mempercepat peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan melalui dukungan pemerintah pusat.
Menyiapkan Generasi Kota Jambi di Masa Depan
Langkah yang ditempuh Pemerintah Kota Jambi mencerminkan perubahan cara pandang terhadap pembangunan pendidikan. Jika sebelumnya fokus lebih banyak diarahkan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, kini perhatian mulai bergeser ke fase yang lebih awal, yaitu pendidikan anak usia dini.
Bagi Kota Jambi, memperluas akses PAUD Negeri bukan semata menambah jumlah sekolah. Kebijakan itu merupakan investasi sosial yang bertujuan memastikan setiap anak memperoleh kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan berkembang sejak usia dini.
Dengan target menghadirkan PAUD Negeri di seluruh kecamatan, Pemerintah Kota Jambi sedang membangun fondasi yang diyakini akan menentukan kualitas generasi masa depan. Sebuah langkah yang mungkin tidak menghasilkan perubahan instan, tetapi berpotensi memberi dampak besar dalam jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia di Kota Jambi.
