Kolaborasi Berbasis Data Didorong untuk Membangun Kota yang Lebih Tangguh Menghadapi Risiko Kebencanaan
JAMBI — Di tengah meningkatnya tantangan perubahan iklim dan potensi bencana yang semakin kompleks, Pemerintah Kota Jambi mengambil langkah strategis dengan memperkuat kolaborasi bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Pemerintah Kota Jambi dan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Thaha Jambi guna mendukung sistem penanganan dan penanggulangan bencana yang lebih terintegrasi, berbasis data, dan responsif terhadap berbagai ancaman kebencanaan.
Kesepakatan itu dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan Sosialisasi Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jambi di Aula Baperida Kota Jambi. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat fondasi kebijakan mitigasi bencana melalui pemetaan risiko yang lebih akurat dan terukur.
Di era ketika cuaca ekstrem, banjir, kebakaran lahan, hingga risiko kegagalan teknologi menjadi ancaman nyata bagi kawasan perkotaan, kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga penyedia data meteorologi menjadi semakin penting. Data dan informasi yang akurat kini bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan kebutuhan utama dalam pengambilan keputusan saat menghadapi situasi darurat.
Dari Respons Bencana Menuju Manajemen Risiko yang Lebih Terencana
Dalam sambutannya, Wali Kota Jambi, Maulana, menegaskan bahwa penanggulangan bencana di Kota Jambi selama ini telah berjalan dengan baik melalui keterlibatan berbagai perangkat daerah, mulai dari Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Perhubungan, Satpol PP, hingga organisasi perangkat daerah lainnya.
Namun demikian, menurutnya, sistem yang telah berjalan tersebut masih membutuhkan penguatan dari sisi koordinasi dan organisasi agar mampu merespons ancaman bencana secara lebih efektif.
“Kita memiliki program prioritas Kota Tangguh, kemampuan untuk adaptasi dan mampu melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam maupun nonalam. Selama ini penanggulangannya memang sudah baik, namun belum terorganisir,” ujar Maulana.
Karena itu, pembentukan BPBD Kota Jambi serta penguatan kerja sama dengan BMKG dipandang sebagai langkah penting untuk menciptakan sistem kebencanaan yang lebih komprehensif, mulai dari tahap mitigasi, penanganan saat bencana terjadi, hingga proses rekonstruksi pascabencana.
Peran BMKG dalam Memperkuat Sistem Mitigasi Bencana
Data Cuaca dan Iklim Menjadi Instrumen Pengambilan Keputusan
Salah satu poin utama dalam nota kesepakatan tersebut adalah pemanfaatan data dan informasi meteorologi, klimatologi, serta geofisika yang dimiliki BMKG untuk mendukung perencanaan dan mitigasi risiko bencana di Kota Jambi.
Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Thaha Jambi, Ibnu Sulistyono, menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung pemerintah daerah melalui penyediaan data yang dapat diolah menjadi dasar kebijakan mitigasi bencana.
Menurutnya, Kota Jambi tidak hanya menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi seperti banjir dan cuaca ekstrem, tetapi juga perlu mengantisipasi potensi risiko lain yang berasal dari aktivitas industri dan energi.
“Untuk Kota Jambi, minimal kita adakan simulasi mitigasi kegagalan teknologi karena ada sumber minyak dan gas di Kota Jambi. Kalau tahun ini tingkat kemaraunya menjadi ekstrem, kita juga harus waspada akan terjadinya kebakaran ataupun menyiapkan pasokan air yang mungkin terbatas,” ujar Ibnu Sulistyono.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan mitigasi modern tidak lagi hanya berfokus pada bencana alam, tetapi juga mencakup berbagai risiko yang muncul akibat aktivitas manusia dan perkembangan kawasan perkotaan.
Informasi Kebencanaan Akan Disampaikan Secara Digital
Masyarakat Didorong Menjadi Bagian dari Sistem Kesiapsiagaan
Selain mendukung perencanaan kebencanaan, kerja sama antara Pemkot Jambi dan BMKG juga diarahkan pada penguatan sistem informasi publik.
Maulana menjelaskan bahwa hasil pemetaan risiko bencana yang sedang disusun nantinya akan tersedia dalam format digital sehingga mudah diakses oleh masyarakat. Informasi tersebut akan menjadi referensi penting bagi camat, lurah, ketua RT, hingga warga dalam memahami potensi risiko yang ada di lingkungan mereka.
BMKG juga mengusulkan pemanfaatan videotron yang tersebar di sejumlah titik Kota Jambi untuk menyampaikan informasi cuaca dan peringatan dini kepada masyarakat secara real time.
“Kami ingin berinovasi dengan BPBD Kota Jambi untuk menginformasikan keadaan cuaca melalui videotron yang ada di Kota Jambi agar masyarakat lebih waspada terhadap dampak yang ditimbulkan,” kata Ibnu Sulistyono.
Langkah tersebut mencerminkan perubahan paradigma dalam manajemen kebencanaan. Jika sebelumnya masyarakat lebih banyak menerima informasi setelah bencana terjadi, kini pemerintah berupaya membangun sistem yang memungkinkan warga memperoleh peringatan lebih dini sehingga dapat mengambil langkah antisipatif.
Menuju Kota Tangguh di Tengah Ancaman Perubahan Iklim
Kolaborasi Lintas Sektor Menjadi Kunci
Kerja sama antara Pemkot Jambi dan BMKG hadir pada saat berbagai daerah di Indonesia menghadapi peningkatan frekuensi kejadian cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi. Karena itu, kesiapsiagaan tidak lagi dapat dibangun hanya melalui respons darurat, tetapi harus dimulai dari perencanaan yang berbasis data ilmiah dan kolaborasi lintas sektor.
Bagi Kota Jambi, nota kesepakatan ini merupakan bagian dari visi yang lebih luas untuk mewujudkan konsep Kota Tangguh, yaitu kota yang mampu beradaptasi, mengantisipasi, dan merespons berbagai ancaman secara cepat dan efektif.
Penandatanganan nota kesepakatan tersebut mungkin hanya berlangsung beberapa menit, tetapi implikasinya dapat berlangsung jauh lebih lama. Di balik dokumen yang ditandatangani itu terdapat komitmen untuk membangun sistem perlindungan masyarakat yang lebih kuat, memperkuat budaya kesiapsiagaan, serta memastikan bahwa setiap kebijakan kebencanaan di Kota Jambi didasarkan pada informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam konteks pembangunan perkotaan modern, ketangguhan sebuah kota tidak hanya diukur dari gedung yang berdiri megah atau infrastruktur yang berkembang pesat. Ketangguhan juga ditentukan oleh kemampuan pemerintah dan masyarakatnya dalam menghadapi risiko yang datang tanpa peringatan. Melalui kolaborasi dengan BMKG, Kota Jambi tengah memperkuat fondasi tersebut untuk masa depan yang lebih aman dan berkelanjutan.
