Kota Jambi Dinilai Menjadi Contoh Sinkronisasi Program Nasional dan Daerah
Di tengah tantangan fiskal yang dihadapi banyak pemerintah daerah, Kota Jambi justru mendapat sorotan positif dari pemerintah pusat. Kepemimpinan Wali Kota Jambi Maulana dinilai berhasil menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran bukanlah penghalang untuk mempercepat pembangunan apabila disertai strategi kolaborasi yang kuat, pengawasan yang efektif, dan kemampuan membangun sinergi dengan pemerintah pusat.
Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto, dalam forum Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 yang diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas di Jakarta. Dalam forum strategis itu, Kota Jambi disebut sebagai salah satu contoh keberhasilan sinkronisasi agenda pembangunan daerah dengan prioritas nasional.
Di Tengah Keterbatasan Anggaran, Kota Jambi Memilih Bergerak
Pujian yang disampaikan pemerintah pusat tidak datang tanpa alasan. Menurut Bima Arya, Pemerintah Kota Jambi mampu mengawal pelaksanaan berbagai program strategis nasional secara konsisten sehingga memberikan dampak nyata terhadap pembangunan dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Dalam paparannya, Bima membandingkan dua pendekatan kepemimpinan daerah yang kerap ditemuinya di lapangan. Sebagian kepala daerah memilih fokus pada keterbatasan yang dihadapi, sementara sebagian lainnya berupaya mencari solusi dan peluang.
“Ada kepala daerah yang semangat, tapi ada kepala daerah yang memilih mengeluh daripada berpeluh,” ujar Bima Arya di hadapan peserta Rakorbangpus.
Pernyataan tersebut kemudian diarahkan pada Kota Jambi yang dinilai mampu menunjukkan pendekatan berbeda. Alih-alih hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemerintah kota secara aktif menjalin berbagai skema pembiayaan pembangunan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, sektor swasta, hingga lembaga sosial.
Strategi Menjemput Dukungan Pembangunan
Salah satu aspek yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat adalah kemampuan Kota Jambi dalam menghimpun sumber pembiayaan pembangunan dari berbagai kanal di luar APBD.
Bima Arya mengungkapkan bahwa hasil perhitungannya menunjukkan nilai dukungan pembangunan yang berhasil dihimpun Pemerintah Kota Jambi hampir setara dengan besaran APBD daerah tersebut.
“Karena wali kotanya cukup gesit menjemput dukungan pembiayaan pembangunan dari mana-mana, jumlahnya hampir sama dengan APBD-nya sendiri, sekitar dua triliun rupiah,” kata Bima.
Data yang dipaparkan menunjukkan bahwa total dukungan pembangunan yang berhasil masuk ke Kota Jambi berasal dari berbagai sumber, mulai dari APBN, bantuan pemerintah provinsi, program revitalisasi sungai, jaringan gas rumah tangga, dana CSR perusahaan, hingga dukungan lembaga sosial seperti Baznas. Total nilainya mendekati angka APBD Kota Jambi yang tercatat sekitar Rp2,013 triliun.
Pendekatan tersebut sejalan dengan strategi creative financing yang belakangan menjadi fokus Pemerintah Kota Jambi untuk memperluas kapasitas pembangunan tanpa membebani keuangan daerah secara berlebihan.
Ekonomi Daerah sebagai Penggerak Pertumbuhan Nasional
Di tengah dinamika ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian geopolitik dan perlambatan di sejumlah negara, pemerintah pusat menilai peran daerah semakin krusial dalam menjaga momentum pertumbuhan nasional.
Bima Arya menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan nasional tidak dapat dilepaskan dari kemampuan pemerintah daerah dalam menerjemahkan program-program prioritas pusat menjadi kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Ekonomi daerah merupakan pengungkit pertumbuhan ekonomi nasional,” tegasnya.
Menurutnya, pengawasan terhadap pelaksanaan program strategis nasional menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah. Kota Jambi dianggap berhasil menjalankan fungsi tersebut dengan baik sehingga mampu mempertahankan laju pembangunan sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat.
Menyelaraskan Agenda Lokal dengan Prioritas Nasional
Apresiasi terhadap Kota Jambi juga tidak dapat dilepaskan dari konteks penyusunan RKP 2027 yang saat ini sedang difinalisasi pemerintah pusat. Dalam proses tersebut, seluruh daerah diminta memastikan dokumen perencanaan dan penganggaran mereka selaras dengan prioritas pembangunan nasional.
Pemerintah pusat menetapkan delapan klaster prioritas yang menjadi fokus pembangunan nasional, meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, infrastruktur dan perumahan, ekonomi kerakyatan, serta pengentasan kemiskinan.
Bagi Kota Jambi, sinkronisasi tersebut bukan sekadar kewajiban administratif. Di bawah kepemimpinan Maulana dan Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, berbagai program pembangunan daerah dirancang agar mampu menjawab kebutuhan lokal sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional. Pendekatan inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan mengapa Kota Jambi mendapat perhatian positif dari pemerintah pusat.
Pengakuan yang Menjadi Tantangan Baru
Pujian dari pemerintah pusat tentu menjadi capaian penting bagi Pemerintah Kota Jambi. Namun lebih dari itu, pengakuan tersebut juga menghadirkan ekspektasi yang lebih besar terhadap keberlanjutan pembangunan daerah.
Tantangan ke depan tidak hanya soal menjaga pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa setiap program pembangunan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata. Dalam konteks itulah, kemampuan membangun kolaborasi lintas sektor, menarik dukungan pembiayaan eksternal, dan menjaga sinkronisasi dengan agenda nasional akan menjadi faktor penentu keberhasilan.
Pengakuan yang diberikan pemerintah pusat terhadap Kota Jambi pada akhirnya bukan sekadar penghargaan atas capaian saat ini. Ia juga menjadi indikator bahwa model pembangunan yang mengedepankan inisiatif, kolaborasi, dan kemampuan menjemput peluang mulai dipandang sebagai salah satu praktik baik yang layak menjadi referensi bagi daerah lain di Indonesia.
