JAMBI – Akun Instagram resmi Gubernur Jambi, Al Haris (@alharisjambi), telah menjadi wadah utama bagi luapan keluhan dan frustrasi masyarakat. Ribuan komentar dari warganet secara konsisten menyoroti masalah kronis terkait dampak angkutan batubara, seperti kemacetan parah dan kerusakan infrastruktur jalan yang tak kunjung usai.
Alih-alih mendapatkan solusi konkret, respons yang dipersepsikan publik sebagai “kata-kata mutiara” justru memicu kritik tajam. Fenomena ini menggarisbawahi adanya kesenjangan komunikasi antara pemerintah dan publik, yang berakar pada kegagalan implementasi kebijakan yang telah berlangsung lebih dari satu dekade.
Akar Masalah: Kegagalan Implementasi Perda Jalan Khusus Batubara
Keluhan utama yang membanjiri setiap unggahan di akun @alharisjambi adalah seputar polemik angkutan batubara. Warganet secara terbuka menyuarakan penderitaan mereka akibat kemacetan lalu lintas yang melumpuhkan aktivitas, kerusakan jalan umum, dan ancaman keselamatan jiwa. “Perbaiki jalan di Jambi bos, ijin angkutan batubara gimana? Malah memperparah jalan rusak,” tulis seorang warganet, Eko Saputra, dalam salah satu kolom komentar.
Namun, lebih dari sepuluh tahun setelah tenggat waktu tersebut, pembangunan jalan khusus belum juga terealisasi sepenuhnya, menyebabkan truk-truk batubara terus menggunakan jalan umum yang tidak sesuai peruntukannya.
Kesenjangan Komunikasi dan Respons yang Dinilai Tak Solutif
Di tengah derasnya keluhan, strategi komunikasi akun @alharisjambi cenderung berfokus pada pencitraan kegiatan seremonial pemerintahan dan program kerja. Namun, interaksi dua arah terkait penanganan keluhan publik hampir tidak ditemukan.
Puncak kritik terhadap gaya komunikasi ini terjadi ketika akun gubernur mengunggah video bernada motivasi untuk tetap semangat di tengah hujatan, sebagai respons atas polemik batubara. Unggahan tersebut dibalas dengan komentar viral dari seorang warganet: “Butuh solusi bapak, bukan kata-kata mutiara syariah”. Interaksi ini menunjukkan ketidakselarasan antara pesan pemerintah dengan kebutuhan mendesak masyarakat akan tindakan nyata.
Warganet bahkan membandingkan manajemen akun @alharisjambi dengan kepala daerah lain yang dinilai lebih responsif, seperti Ridwan Kamil dan Ganjar Pranowo, yang menjadikan media sosial sebagai “balai kota virtual” untuk dialog dan penyelesaian masalah.
Data Kepercayaan Publik dan Laporan Ombudsman
Meskipun akun Instagram menjadi sasaran keluhan, survei yang dilakukan oleh Public Trust Institute (PUTIN) pada Februari 2023 menunjukkan tingkat kepuasan umum terhadap kinerja Gubernur Al Haris mencapai 64,3%. Namun, survei yang sama juga mencatat angka ketidakpuasan yang signifikan sebesar
27,6%, yang secara spesifik disebabkan oleh penanganan pengangkutan batubara.
Kanal Resmi vs. Media Sosial
Pemerintah Provinsi Jambi sebenarnya telah menyediakan berbagai kanal pengaduan resmi, seperti platform nasional SP4N-LAPOR! dan kanal spesifik di setiap dinas. Namun, publik cenderung memilih media sosial personal gubernur karena dianggap sebagai jalur yang lebih cepat dan mampu melewati hambatan birokrasi.
Pada akhirnya, banjir keluhan di akun Instagram Gubernur Al Haris bukan hanya sekadar “kebisingan” digital, melainkan sebuah barometer akurat yang mencerminkan kebuntuan penyelesaian masalah kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari warga Jambi.
