Bagi sebagian besar instansi, tradisi buka puasa bersama sering kali hanya menjadi rutinitas seremonial yang diisi dengan ramah tamah dan makan malam. Namun, di bawah arahan Wali Kota Jambi Maulana, tradisi tersebut ditransformasikan menjadi sebuah forum konsolidasi birokrasi yang tajam. Di tengah khusyuknya bulan Ramadan, ia mengirimkan sinyal tegas kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN): ibadah puasa bukanlah justifikasi untuk memperlambat kinerja, melainkan katalisator untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
Bertempat di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, pada Kamis (26/2/2026), kegiatan buka puasa bersama jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi ini menjadi panggung bagi Maulana untuk meredefinisi makna pengabdian publik. Dihadiri oleh Ketua TP PKK Kota Jambi Nadiyah beserta para pejabat teras, pertemuan ini menyoroti sebuah filosofi fundamental bahwa ketahanan sebuah kota sangat bergantung pada seberapa responsif pemerintahnya hadir di saat warga membutuhkan.
Memaknai Ulang ‘Kesalehan Sosial’ dalam Arsitektur Pemerintahan
Dalam kacamata tata kelola pemerintahan yang modern, integritas aparatur tidak hanya diukur dari kepatuhan administratif, tetapi dari dampak langsung yang dirasakan oleh warga. Dalam sambutannya, Maulana mengartikulasikan pandangan ini dengan membedah dua dimensi esensial dari ibadah puasa.
“Ramadan mengajarkan dua hal penting: kesalehan individu melalui ibadah dan kesalehan sosial melalui kepedulian kepada sesama. Kita yang diberi amanah jabatan memiliki tanggung jawab besar kepada masyarakat,” urai Maulana di hadapan para ASN.
Pernyataan ini merupakan teguran halus sekaligus motivasi agar para birokrat tidak terjebak dalam menara gading kekuasaan. Semakin tinggi jabatan seseorang dalam hierarki Pemkot Jambi, semakin besar pula tuntutan untuk melahirkan kebijakan yang humanis dan membumi. Amanah konstitusional yang diemban, menurut sang Wali Kota, tidak boleh mandek pada tumpukan kertas regulasi, melainkan harus diterjemahkan menjadi solusi yang cepat bagi keluhan warga.
Dari Sirine Ambulans hingga Izin Usaha: Birokrasi Tanpa Hambatan
Untuk memastikan bahwa instruksinya tidak menguap menjadi retorika belaka, Maulana memberikan contoh-contoh empiris terkait layanan kedaruratan. Kehadiran negara paling krusial diuji pada saat-saat krisis yang dialami oleh warganya.
“Ketika ada warga sakit dan tidak berdaya, dalam hitungan menit ambulans harus bergerak. Gunakan kewenangan untuk kebaikan,” tegasnya. Pesan ini menggarisbawahi bahwa hambatan birokrasi tidak boleh menjadi alasan hilangnya nyawa atau tertundanya pertolongan medis.
Selain sektor kesehatan, radar perbaikan juga diarahkan pada sektor ekonomi, khususnya bagi kelompok usaha kecil. Maulana memberikan apresiasi kepada perangkat daerah yang telah memelopori pelaporan capaian layanan publik secara harian, termasuk akselerasi dalam penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB).
Di mata Maulana, pemerintah daerah harus memosisikan dirinya sebagai fasilitator yang mengurai kerumitan, bukan sebagai gerbang tol yang menghambat laju ekonomi warga. “Orang yang ingin berusaha harus dibantu, jangan dipersulit. Masyarakat yang membutuhkan layanan juga harus dilayani dengan cepat dan mudah,” tambahnya.
Refleksi Spiritual Pasca-Umrah
Menariknya, acara ini juga memiliki nilai sentimental tersendiri, mengingat ini adalah pertemuan tatap muka perdana Wali Kota dengan jajarannya setelah ia kembali dari Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umrah. Ia memanfaatkan momen kebersamaan tersebut untuk menyatukan frekuensi spiritual jajarannya, sekaligus memimpin doa bersama demi kesembuhan Sekretaris Daerah (Sekda) yang tengah dalam kondisi sakit.
Melengkapi nuansa reflektif malam itu, Ustaz Ubaidillah dalam tausiyahnya kembali menekankan bahwa integrasi antara perbaikan diri secara spiritual dan peningkatan kepedulian sosial adalah kunci keseimbangan hidup bagi seorang pelayan publik.
Pada akhirnya, apa yang berlangsung di Aula Griya Mayang bukanlah sekadar agenda membatalkan puasa. Pemkot Jambi tengah mengirimkan pesan ke publik bahwa bulan suci sedang diinjeksi ke dalam DNA birokrasi mereka—mendorong sebuah tata kelola kota yang tidak hanya profesional dan amanah, tetapi juga bergerak dengan empati dan kecepatan yang nyata demi terwujudnya visi Kota Jambi Bahagia.
