Pemerintah Kota Jambi mengambil langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data dengan menjalin kerja sama bersama Badan Informasi Geospasial (BIG). Melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU), kedua institusi berkomitmen mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi geospasial sebagai landasan penyusunan kebijakan, perencanaan pembangunan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Langkah tersebut menegaskan bahwa di era transformasi digital, kualitas pembangunan tidak lagi hanya ditentukan oleh besarnya investasi, tetapi juga oleh ketepatan data yang menjadi dasar pengambilan keputusan.
Kesepakatan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Jambi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih modern, terintegrasi, dan berbasis bukti (evidence-based policy). Informasi geospasial dipandang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan perkotaan, mulai dari penataan ruang, pengendalian lingkungan, pengembangan infrastruktur, hingga mitigasi bencana. Dengan sistem data yang akurat dan terintegrasi, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Kolaborasi Perkuat Pengelolaan Data Geospasial
Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M. bersama Kepala Badan Informasi Geospasial sebagai bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan sinergi pengelolaan informasi geospasial.
Melalui kerja sama tersebut, Pemerintah Kota Jambi akan memperoleh dukungan dalam pengembangan sistem informasi geospasial, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pertukaran data, hingga penyusunan kebijakan berbasis pemetaan yang lebih komprehensif.
Wali Kota Maulana menegaskan bahwa pembangunan kota yang berkelanjutan memerlukan dukungan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Data merupakan fondasi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Dengan dukungan informasi geospasial yang akurat, setiap keputusan pemerintah dapat lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Informasi Geospasial Menjadi Pilar Perencanaan Kota
Informasi geospasial tidak hanya berfungsi sebagai peta wilayah, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memahami karakteristik suatu daerah secara menyeluruh. Data tersebut memungkinkan pemerintah memetakan kondisi infrastruktur, kepadatan penduduk, kawasan rawan bencana, jaringan utilitas, hingga potensi pengembangan ekonomi.
Dengan pemanfaatan teknologi geospasial, berbagai program pembangunan dapat dirancang berdasarkan kondisi riil di lapangan sehingga meminimalkan risiko ketidaktepatan sasaran maupun tumpang tindih kebijakan.
Bagi Kota Jambi yang terus berkembang sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi di Provinsi Jambi, kebutuhan akan sistem informasi yang terintegrasi menjadi semakin mendesak. Perkembangan kawasan perkotaan memerlukan pemetaan yang dinamis agar setiap kebijakan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.
Perkuat Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia
Kerja sama dengan Badan Informasi Geospasial juga mendukung implementasi kebijakan Satu Data Indonesia, yang menekankan pentingnya keseragaman standar data antarinstansi pemerintah.
Selama ini, salah satu tantangan pembangunan daerah adalah perbedaan sumber maupun format data yang digunakan oleh berbagai organisasi perangkat daerah. Melalui integrasi informasi geospasial, proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan diharapkan menjadi lebih sinkron dan akurat.
Selain meningkatkan kualitas pelayanan publik, integrasi data juga akan memperkuat transparansi pemerintahan karena setiap kebijakan dapat didasarkan pada informasi yang terbuka, terukur, dan mudah diverifikasi.
Mendorong Transformasi Digital Pemerintahan
Kemitraan antara Pemerintah Kota Jambi dan BIG mencerminkan arah transformasi digital yang tengah dijalankan pemerintah daerah. Digitalisasi tidak hanya menyangkut pelayanan administrasi, tetapi juga perubahan cara pemerintah mengelola informasi dan mengambil keputusan.
Pemanfaatan sistem geospasial memungkinkan berbagai perangkat daerah berbagi data secara lebih cepat sehingga koordinasi lintas sektor menjadi lebih efektif. Kondisi tersebut akan mempercepat proses pengambilan keputusan, terutama dalam penanganan persoalan yang membutuhkan respons cepat seperti banjir, penataan kawasan, maupun pembangunan infrastruktur strategis.
Di sisi lain, masyarakat juga akan memperoleh manfaat melalui pelayanan yang semakin efisien karena pemerintah memiliki basis informasi yang lebih lengkap mengenai kondisi wilayah dan kebutuhan warga.
Sinergi Menuju Pembangunan Kota yang Berkelanjutan
Kerja sama dengan Badan Informasi Geospasial menjadi salah satu langkah strategis Pemerintah Kota Jambi dalam membangun sistem pemerintahan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Dengan menjadikan data sebagai fondasi utama penyusunan kebijakan, pemerintah tidak hanya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dalam penggunaan anggaran serta efektivitas pelayanan publik.
Ke depan, pemanfaatan informasi geospasial diharapkan mampu mendukung berbagai program prioritas Kota Jambi, mulai dari pengembangan kawasan permukiman, peningkatan infrastruktur, pengelolaan lingkungan hidup, hingga mitigasi risiko bencana.
Melalui sinergi antara Pemerintah Kota Jambi dan Badan Informasi Geospasial, pembangunan kota tidak lagi semata-mata berorientasi pada percepatan fisik, tetapi juga pada kualitas keputusan yang dihasilkan dari data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipercaya. Dengan demikian, Kota Jambi semakin memperkuat langkah menuju tata kelola pemerintahan yang modern, cerdas, dan berkelanjutan.
