Pemerintah Kota Jambi menegaskan bahwa kebijakan publik mengenai kebersihan lingkungan dan keamanan masyarakat bukan sekadar agenda pelayanan pemerintahan, melainkan bagian dari upaya memenuhi hak asasi manusia (HAM). Pandangan tersebut disampaikan Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., yang menilai setiap warga negara berhak hidup di lingkungan yang bersih, sehat, aman, dan nyaman. Karena itu, berbagai kebijakan yang tengah dijalankan Pemerintah Kota Jambi diarahkan untuk memastikan hak-hak dasar tersebut dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa diskriminasi.
Pernyataan itu disampaikan saat menerima apresiasi dari Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Provinsi Jambi terhadap berbagai langkah Pemerintah Kota Jambi dalam memperkuat pelayanan publik yang berorientasi pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Menurut Maulana, konsep hak asasi manusia tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum dan kebebasan sipil, tetapi juga mencakup hak masyarakat atas lingkungan hidup yang layak serta rasa aman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Kebijakan Kebersihan Dipandang sebagai Pemenuhan Hak Dasar
Dalam keterangannya, Maulana menjelaskan bahwa berbagai kebijakan pengelolaan sampah yang sedang dijalankan Pemerintah Kota Jambi merupakan bagian dari upaya menjaga hak masyarakat untuk menikmati lingkungan yang sehat.
Program pembenahan sistem persampahan, termasuk penerapan Optimalisasi Pengelolaan Berbasis Masyarakat (OPBM), penutupan tempat pembuangan sampah (TPS) di ruas jalan protokol, hingga layanan pengangkutan sampah dari rumah ke rumah, bukan semata bertujuan meningkatkan estetika kota. Lebih dari itu, kebijakan tersebut diarahkan untuk mengurangi risiko pencemaran lingkungan, menjaga kesehatan masyarakat, serta meningkatkan kualitas hidup warga.
“Kebijakan kebersihan yang kami lakukan bukan untuk membatasi masyarakat, tetapi justru untuk melindungi hak masyarakat agar dapat hidup di lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman,” ujar Maulana.
Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab menghadirkan sistem pengelolaan lingkungan yang mampu memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan.
Keamanan Menjadi Bagian dari Perlindungan HAM
Selain kebersihan, Pemerintah Kota Jambi juga menempatkan aspek keamanan sebagai bagian penting dalam pemenuhan hak asasi manusia.
Maulana menegaskan bahwa masyarakat berhak menjalankan aktivitas tanpa rasa takut terhadap ancaman kriminalitas maupun gangguan ketertiban umum. Karena itu, berbagai kebijakan keamanan yang diterapkan pemerintah daerah dilakukan melalui pendekatan preventif, edukatif, dan kolaboratif bersama aparat penegak hukum serta masyarakat.
Berbagai langkah tersebut mencakup penguatan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), peningkatan pengawasan wilayah, hingga edukasi kepada masyarakat agar turut menjaga keamanan lingkungan masing-masing.
Pendekatan tersebut dinilai selaras dengan prinsip HAM yang menempatkan perlindungan terhadap keselamatan warga sebagai salah satu kewajiban negara.
Apresiasi dari Kantor Wilayah HAM
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Provinsi Jambi memberikan apresiasi terhadap berbagai inovasi pelayanan publik yang dikembangkan Pemerintah Kota Jambi.
Menurutnya, sejumlah program prioritas yang dijalankan telah menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengintegrasikan perspektif HAM ke dalam kebijakan pembangunan.
Apresiasi tersebut menjadi pengakuan bahwa pembangunan daerah tidak hanya diukur dari keberhasilan pembangunan fisik, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjamin hak-hak dasar masyarakat melalui pelayanan publik yang berkualitas.
Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi
Maulana menjelaskan bahwa seluruh perangkat daerah terus didorong untuk memahami bahwa setiap kebijakan harus berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Prinsip tersebut telah diterapkan dalam berbagai program prioritas Pemerintah Kota Jambi, mulai dari peningkatan akses layanan kesehatan, pendidikan, penataan kawasan permukiman, pengendalian banjir, hingga penguatan sistem pengelolaan sampah dan keamanan lingkungan.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap pelayanan publik tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga benar-benar memberikan rasa keadilan, kepastian, dan perlindungan bagi masyarakat.
Sinergi Lintas Lembaga Perkuat Perlindungan Masyarakat
Wali Kota Maulana juga menyampaikan apresiasi kepada Kantor Wilayah HAM Jambi atas pendampingan yang diberikan kepada Pemerintah Kota Jambi dalam memperkuat implementasi nilai-nilai hak asasi manusia di lingkungan pemerintahan.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan instansi vertikal menjadi faktor penting dalam memastikan kebijakan yang dihasilkan tetap sejalan dengan prinsip penghormatan terhadap hak-hak warga negara.
Sinergi tersebut diharapkan terus berkembang melalui berbagai program edukasi, peningkatan kapasitas aparatur, serta evaluasi kebijakan yang berorientasi pada pelayanan publik yang semakin inklusif.
Membangun Kota yang Berkeadilan dan Berkelanjutan
Bagi Pemerintah Kota Jambi, pembangunan tidak lagi dipahami semata sebagai pembangunan infrastruktur, tetapi juga sebagai proses menghadirkan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.
Melalui kebijakan kebersihan yang menjaga lingkungan tetap sehat dan kebijakan keamanan yang menciptakan rasa aman, pemerintah berupaya memastikan bahwa hak-hak dasar masyarakat dapat terpenuhi secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Sebagaimana ditegaskan Wali Kota Maulana, menjaga kebersihan kota dan menciptakan lingkungan yang aman bukan hanya kewajiban pemerintah, melainkan bagian dari penghormatan terhadap hak asasi setiap warga. Perspektif tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan yang berorientasi pada HAM tidak selalu diwujudkan melalui regulasi besar, tetapi juga melalui kebijakan sehari-hari yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, Kota Jambi terus memperkuat posisinya sebagai daerah yang mengedepankan pelayanan publik yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup seluruh warganya.
