Ketika Anggaran Menjadi Alat Penggerak Ekonomi
Di ruang rapat Pemerintah Kota Jambi, pembahasan angka-angka anggaran bukan sekadar rutinitas administratif. Di balik laporan realisasi fisik dan keuangan (RFK), tersimpan arah kebijakan yang menentukan laju ekonomi daerah.
Wali Kota Jambi, Maulana, memimpin langsung evaluasi tersebut sebagai upaya memastikan program pembangunan berjalan sesuai target sekaligus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Fokus utamanya jelas: anggaran tidak boleh hanya terserap, tetapi harus terasa.
Belanja Pemerintah sebagai “Mesin” Ekonomi
Dalam arahannya, Maulana menegaskan satu prinsip kunci: belanja pemerintah harus menjadi stimulus ekonomi. Pernyataan ini bukan sekadar jargon, melainkan refleksi dari strategi fiskal daerah yang ingin menggerakkan sektor riil.
“Belanja pemerintah harus menjadi stimulus ekonomi,” tegasnya, seraya meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempercepat pelaksanaan kegiatan yang telah siap dijalankan.
Menurutnya, percepatan belanja daerah akan membuka ruang bagi keterlibatan pelaku usaha, khususnya UMKM, serta menciptakan lapangan kerja baru. Efek berantai inilah yang diharapkan mampu menjaga pertumbuhan ekonomi Kota Jambi tetap stabil.
Capaian dan Tantangan Realisasi Anggaran
Hingga awal Juli 2026, realisasi belanja daerah Kota Jambi telah mendekati 50 persen, sementara pendapatan dari sektor pajak mencapai sekitar 53 persen. Angka ini dinilai masih berada dalam jalur yang sesuai target, meski membutuhkan percepatan di semester kedua.
Namun demikian, tidak semua komponen berjalan mulus. Penerimaan dari sektor retribusi, misalnya, masih belum optimal akibat perubahan regulasi dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Situasi ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran daerah tidak hanya bergantung pada kinerja internal, tetapi juga pada dinamika kebijakan nasional.
Evaluasi Sebagai Instrumen Perbaikan Dini
Maulana menekankan pentingnya evaluasi dilakukan lebih awal, bukan menunggu akhir tahun anggaran. Dengan cara ini, pemerintah masih memiliki ruang untuk melakukan koreksi dan percepatan.
Evaluasi lanjutan bahkan dijadwalkan pada akhir Agustus, sebagai langkah memastikan seluruh program tetap berada di jalur yang telah ditetapkan.
Pendekatan ini mencerminkan pergeseran paradigma: dari sekadar pengawasan menjadi manajemen kinerja yang adaptif.
Peran OPD dan Akuntabilitas Kinerja
Dalam forum tersebut, seluruh OPD diminta untuk lebih proaktif dalam menjalankan program kerja. Tidak ada ruang bagi sikap pasif, karena setiap capaian akan menjadi indikator penilaian kinerja.
Evaluasi RFK juga menjadi bagian penting dalam memastikan sinkronisasi antara perencanaan dan realisasi, sekaligus mengukur efektivitas penggunaan anggaran publik.
Dari Anggaran ke Dampak Nyata
Lebih jauh, Maulana mengingatkan bahwa APBD tidak boleh berhenti pada angka serapan. Yang lebih penting adalah dampaknya terhadap masyarakat.
Belanja pemerintah, jika dikelola dengan tepat, dapat:
- Menggerakkan sektor usaha lokal
- Menyerap tenaga kerja
- Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah
Pandangan ini sejalan dengan pendekatan pembangunan modern yang menempatkan anggaran sebagai instrumen intervensi ekonomi, bukan sekadar alat administrasi.
Kesimpulan: Mengubah Anggaran Menjadi Aksi
Evaluasi RFK yang dipimpin Wali Kota Maulana menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran daerah kini bergerak ke arah yang lebih strategis. Belanja pemerintah tidak lagi dipandang sebagai kewajiban birokrasi, tetapi sebagai alat untuk menciptakan perubahan ekonomi.
Dalam konteks ini, keberhasilan tidak diukur dari seberapa besar anggaran terserap, melainkan seberapa luas dampaknya dirasakan masyarakat.
