Pemilik 19 NIS Terdampak Pengerjaan Kolam Retensi Menerima Uang Ganti Kerugian
JAMBI — Pembangunan infrastruktur pengendali banjir selalu memiliki dua sisi. Di satu sisi, pemerintah perlu menyediakan ruang dan fasilitas untuk melindungi kawasan perkotaan dari ancaman genangan. Di sisi lain, pembangunan tersebut dapat bersinggungan dengan kepemilikan lahan dan kepentingan warga yang terdampak.
Persimpangan dua kepentingan itu terlihat dalam langkah Pemerintah Kota Jambi ketika Wali Kota Jambi Maulana menyerahkan uang ganti kerugian kepada pemilik 19 Nomor Identifikasi Bidang (NIB/NIS) yang terdampak pengerjaan kolam retensi. Agenda tersebut berlangsung pada 21 Juli 2026 dan menjadi bagian dari proses pengadaan lahan untuk mendukung pembangunan infrastruktur pengendalian banjir di Kota Jambi.
Pemberian ganti kerugian bukan sekadar tahapan administratif. Ia merupakan bagian penting dari upaya memastikan pembangunan fasilitas publik berjalan dengan tetap memperhatikan hak masyarakat yang lahannya terdampak.
Kolam Retensi dan Tantangan Kota yang Terus Berkembang
Kota Jambi menghadapi kebutuhan yang semakin kompleks dalam mengelola air perkotaan. Pertumbuhan permukiman, perubahan tata guna lahan, serta meningkatnya kebutuhan terhadap infrastruktur drainase membuat pengendalian genangan tidak dapat hanya mengandalkan saluran air konvensional.
Dalam konteks tersebut, kolam retensi menjadi salah satu instrumen penting.
Kolam retensi berfungsi menampung air sementara ketika debit meningkat, sebelum air dialirkan secara bertahap ke sistem drainase atau badan air. Dengan fungsi tersebut, fasilitas ini dapat membantu mengurangi tekanan terhadap sistem drainase ketika hujan dengan intensitas tinggi terjadi.
Karena itu, pembangunan kolam retensi bukan hanya proyek konstruksi biasa. Ia merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah untuk meningkatkan ketahanan Kota Jambi terhadap persoalan banjir.
Namun, manfaat publik tersebut tetap harus berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap hak pemilik lahan.
19 NIS Menjadi Bagian dari Proses Pembangunan
Dalam proyek pembangunan yang membutuhkan lahan masyarakat, proses pengadaan tanah merupakan salah satu tahapan yang membutuhkan ketelitian.
Pemerintah perlu memastikan bidang tanah yang terdampak teridentifikasi, pemiliknya jelas, serta mekanisme pemberian ganti kerugian dilakukan sesuai ketentuan.
Dalam kasus pengerjaan kolam retensi ini, terdapat 19 NIS yang terdampak. Pemerintah Kota Jambi kemudian menyalurkan uang ganti kerugian kepada para pemiliknya.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur publik tidak semestinya hanya dilihat dari hasil akhirnya—misalnya kolam retensi yang telah selesai dibangun—tetapi juga dari proses yang ditempuh untuk mencapainya.
Keadilan dalam proses menjadi bagian dari keberhasilan pembangunan itu sendiri.
Menjaga Keseimbangan antara Kepentingan Publik dan Hak Individu
Pembangunan fasilitas pengendali banjir memberikan manfaat yang bersifat kolektif. Ketika kolam retensi bekerja dengan baik, masyarakat yang lebih luas dapat memperoleh perlindungan dari risiko genangan.
Tetapi manfaat kolektif tersebut tidak menghapus hak individual pemilik tanah.
Karena itulah mekanisme ganti kerugian memiliki posisi strategis. Pemerintah dapat memperoleh lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan, sementara masyarakat memperoleh kompensasi atas bidang tanah yang digunakan untuk kepentingan publik.
Prinsip semacam ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pembangunan pemerintah.
Sebuah proyek dapat memiliki tujuan yang sangat baik, tetapi proses yang tidak transparan atau tidak memperhatikan hak warga dapat menimbulkan persoalan baru.
Kolam Retensi sebagai Investasi Pengendalian Banjir
Bagi Kota Jambi, pembangunan kolam retensi juga dapat dilihat sebagai investasi jangka panjang.
Banjir perkotaan bukan hanya persoalan air yang menggenangi jalan atau permukiman. Genangan dapat mengganggu mobilitas, aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan publik, hingga menimbulkan kerusakan terhadap rumah dan fasilitas masyarakat.
Karena itu, setiap fasilitas yang mampu meningkatkan kapasitas pengendalian air memiliki nilai strategis.
Kolam retensi bekerja dengan pendekatan yang relatif sederhana: menyediakan ruang bagi air ketika sistem drainase tidak mampu menampung seluruh debit secara langsung.
Konsep tersebut menjadi semakin penting di tengah kebutuhan Kota Jambi untuk membangun sistem pengelolaan air yang lebih adaptif.
Pembangunan Fisik Harus Diikuti Tata Kelola yang Baik
Pengadaan lahan sering kali menjadi salah satu bagian paling sensitif dalam pembangunan infrastruktur.
Tidak semua pemilik tanah memiliki kondisi ekonomi, kepentingan, atau latar belakang kepemilikan yang sama. Karena itu, proses administrasi harus dilakukan secara cermat dan komunikasi dengan masyarakat harus dijaga.
Penyerahan ganti kerugian kepada 19 pemilik bidang tanah dalam proyek kolam retensi menjadi salah satu contoh bagaimana pemerintah berusaha menyelesaikan aspek tersebut sebelum pembangunan berlanjut.
Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, langkah ini penting karena pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya membutuhkan anggaran dan teknologi.
Ia membutuhkan kepastian hukum, akuntabilitas, komunikasi publik, dan kepercayaan masyarakat.
Dari Ganti Kerugian Menuju Manfaat yang Lebih Besar
Bagi pemilik lahan, uang ganti kerugian merupakan bentuk kompensasi atas tanah yang digunakan untuk pembangunan.
Bagi pemerintah, penyelesaian proses tersebut membuka jalan bagi pembangunan fasilitas yang memiliki manfaat lebih luas.
Namun, pekerjaan pemerintah tidak berhenti pada penyerahan kompensasi.
Tahap berikutnya adalah memastikan pembangunan kolam retensi benar-benar menghasilkan manfaat sebagaimana direncanakan. Infrastruktur pengendali banjir harus dibangun dengan standar teknis yang baik, dipelihara secara berkala, dan diintegrasikan dengan sistem drainase perkotaan.
Tanpa pemeliharaan, fasilitas pengendali banjir dapat kehilangan efektivitasnya seiring waktu.
Karena itu, investasi pada pembangunan fisik harus dibarengi investasi pada pengelolaan.
Pengendalian Banjir Membutuhkan Pendekatan Terintegrasi
Kolam retensi tidak dapat bekerja sendirian.
Efektivitasnya akan sangat bergantung pada jaringan drainase yang mengalirkan air menuju fasilitas tersebut, kondisi sungai atau saluran penerima, kapasitas pompa jika tersedia, serta perilaku masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran.
Sampah yang menyumbat drainase, misalnya, dapat mengurangi kemampuan sistem mengalirkan air sekalipun fasilitas pengendali banjir telah tersedia.
Karena itu, pembangunan kolam retensi seharusnya menjadi bagian dari pendekatan yang lebih luas: infrastruktur, tata ruang, pengelolaan lingkungan, pemeliharaan drainase, dan partisipasi masyarakat.
Membangun dengan Tetap Menghormati Warga
Penyerahan uang ganti kerugian kepada pemilik 19 NIS memperlihatkan satu dimensi pembangunan yang sering luput dari perhatian publik.
Di balik sebuah kolam retensi terdapat tanah, kepemilikan, administrasi, dan kehidupan masyarakat yang ikut terdampak.
Pembangunan yang baik bukan hanya pembangunan yang selesai tepat waktu. Lebih dari itu, pembangunan harus mampu menjawab kebutuhan publik tanpa mengabaikan masyarakat yang berada di jalur pembangunan tersebut.
Dalam konteks ini, proses pemberian ganti kerugian menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan tersebut.
Infrastruktur untuk Kota yang Lebih Tangguh
Kota Jambi membutuhkan infrastruktur yang mampu menghadapi tekanan lingkungan dan pertumbuhan perkotaan. Kolam retensi merupakan salah satu bagian dari jawaban tersebut.
Tetapi infrastruktur hanyalah satu sisi dari ketahanan kota.
Sisi lainnya adalah bagaimana pemerintah memastikan setiap tahapan pembangunan berlangsung dengan tata kelola yang baik dan masyarakat memperoleh perlakuan yang adil.
Penyerahan ganti kerugian kepada 19 pemilik NIS terdampak pengerjaan kolam retensi menjadi contoh bahwa agenda pengendalian banjir harus berjalan bersama agenda perlindungan hak warga.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya terlihat ketika air surut lebih cepat atau sebuah fasilitas selesai dibangun.
Ia juga terlihat dari sejauh mana masyarakat merasa menjadi bagian dari proses tersebut.
Kolam retensi mungkin dibangun untuk menahan air, tetapi tata kelola yang baik dibutuhkan untuk menjaga kepercayaan. Dan bagi sebuah kota yang sedang bertumbuh, keduanya sama-sama merupakan infrastruktur penting.
