Lima Perguruan Tinggi Diajak Menghasilkan Solusi Nyata bagi Persoalan Perkotaan
JAMBI — Pemerintahan modern semakin dituntut mengambil keputusan berdasarkan data, penelitian, dan bukti yang dapat diuji. Di tengah persoalan kota yang semakin kompleks—dari banjir dan pengelolaan sampah hingga digitalisasi pelayanan publik—Pemerintah Kota Jambi memilih memperkuat satu sumber daya yang sering berada di sekitar pemerintah, tetapi belum selalu terhubung secara optimal: perguruan tinggi.
Langkah itu diwujudkan melalui penandatanganan kerja sama antara Pemerintah Kota Jambi dan lima perguruan tinggi di Provinsi Jambi, Senin, 27 Juli 2026, di Aula Bapperida Kota Jambi. Kelima kampus tersebut adalah Universitas Jambi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Universitas Dinamika Bangsa, Universitas Muhammadiyah Jambi, dan Universitas Adiwangsa Jambi.
Kerja sama tersebut mencakup pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, inovasi teknologi pemerintahan, Smart City, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), analisis data, kecerdasan buatan, keamanan siber, Internet of Things, hingga program magang dan pertukaran pengetahuan.
Namun, nilai strategis kesepakatan itu tidak berhenti pada sebuah nota kesepahaman.
Yang sedang dibangun Pemkot Jambi adalah jembatan antara pengetahuan akademik dan keputusan publik.
Dari MoU Menuju Kebijakan Berbasis Riset
Wali Kota Jambi Maulana mengatakan pemerintah membutuhkan perguruan tinggi sebagai mitra strategis untuk menghasilkan inovasi yang dapat diterapkan dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Transformasi digital, menurutnya, tidak cukup dimaknai sebagai penggunaan teknologi, tetapi juga perubahan budaya kerja birokrasi agar lebih cepat, transparan, akuntabel, dan berorientasi kepada masyarakat.
“Kami ingin membangun pemerintahan yang semakin modern melalui pemanfaatan teknologi digital. Karena itu, kolaborasi dengan perguruan tinggi menjadi sangat penting untuk menghadirkan berbagai inovasi yang berbasis riset.”
Pernyataan itu memperlihatkan perubahan pendekatan dalam pengelolaan pemerintahan.
Pemerintah tidak lagi diposisikan sebagai satu-satunya produsen pengetahuan mengenai persoalan masyarakat. Kampus, dengan kapasitas penelitian dan sumber daya manusianya, dapat ikut membaca masalah, menguji solusi, serta memberikan rekomendasi kebijakan.
Bagi kota yang terus berkembang, pola tersebut semakin relevan.
Kota Jambi sebagai “Laboratorium Besar”
Salah satu gagasan utama dalam kerja sama ini adalah menjadikan Kota Jambi sebagai laboratorium bagi dunia akademik.
Konsep tersebut memungkinkan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat menjadi objek penelitian dosen dan mahasiswa. Hasil penelitian kemudian diharapkan tidak berhenti sebagai laporan akademik atau karya ilmiah, tetapi diterjemahkan menjadi solusi yang dapat diterapkan pemerintah.
Maulana menegaskan pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi perguruan tinggi untuk melakukan riset terhadap persoalan yang dihadapi pemerintah maupun masyarakat. Dengan demikian, kebijakan dapat disusun berdasarkan kajian ilmiah dan data yang lebih kuat.
Model semacam ini sebenarnya sederhana dalam prinsip, tetapi kompleks dalam pelaksanaan.
Sebuah penelitian mengenai banjir, misalnya, akan jauh lebih bernilai apabila temuannya dapat membantu pemerintah menentukan lokasi intervensi, memperbaiki sistem peringatan dini, atau merancang tata kelola drainase yang lebih efektif.
Begitu pula riset mengenai sampah akan memiliki dampak lebih besar apabila menghasilkan model pengelolaan yang dapat diterapkan di tingkat kelurahan atau kawasan.
Lima Kampus, Satu Agenda Pembangunan
Lima perguruan tinggi yang terlibat membawa kapasitas akademik dan keilmuan yang beragam.
Universitas Jambi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Universitas Dinamika Bangsa, Universitas Muhammadiyah Jambi, dan Universitas Adiwangsa Jambi kini diarahkan menjadi bagian dari ekosistem pembangunan Kota Jambi.
Khusus untuk bidang teknologi, para dekan Fakultas Sains dan Teknologi didorong memperkuat koordinasi dengan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.
Ini membuka peluang bagi lahirnya proyek kolaboratif yang lebih konkret: pengembangan aplikasi pelayanan, integrasi data antar-OPD, sistem pengambilan keputusan berbasis data, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan.
Dengan demikian, hubungan pemerintah dan kampus tidak lagi terbatas pada seminar, penelitian formal, atau kegiatan seremonial.
Kampus dapat menjadi ruang eksperimen, sementara pemerintah menjadi ruang implementasi.
Persoalan Kota Menjadi Objek Inovasi
Sejumlah persoalan strategis disebut menjadi ruang kolaborasi antara Pemkot Jambi dan perguruan tinggi.
Di antaranya penanganan banjir, pengelolaan sampah, pengembangan smart government, smart living, program Kampung Bahagia, kualitas lingkungan, serta pelayanan publik.
Daftar tersebut memperlihatkan luasnya persoalan yang harus dihadapi pemerintah kota.
Banjir, misalnya, bukan sekadar masalah infrastruktur. Ia berkaitan dengan tata ruang, curah hujan, kondisi sungai, drainase, perubahan penggunaan lahan, perilaku masyarakat, hingga sistem informasi.
Sampah pun demikian. Pengelolaannya membutuhkan perpaduan antara teknologi, perilaku warga, ekonomi sirkular, sistem pengangkutan, regulasi, dan edukasi.
Karena itu, penyelesaian persoalan perkotaan memang membutuhkan pendekatan lintas disiplin.
Transformasi Digital Membutuhkan Pengetahuan
Agenda lain yang menonjol adalah transformasi digital.
Pemkot Jambi tengah mendorong pemerintahan yang lebih adaptif terhadap teknologi. Dalam kerja sama tersebut, ruang lingkupnya mencakup SPBE, Smart City, keamanan siber, analisis data pemerintahan, AI, dan IoT.
Teknologi tersebut dapat mengubah cara pemerintah bekerja.
Data yang sebelumnya tersebar dapat diintegrasikan. Pelayanan yang sebelumnya membutuhkan banyak tahapan dapat disederhanakan. Informasi yang sebelumnya terlambat dapat diproses secara lebih cepat.
Tetapi teknologi bukan jawaban otomatis.
Pemerintah tetap membutuhkan orang yang memahami bagaimana data dikumpulkan, bagaimana kualitasnya diuji, bagaimana algoritma bekerja, dan bagaimana hasil analisis diterjemahkan menjadi keputusan.
Di titik itulah perguruan tinggi memiliki peran penting.
Dari Mahasiswa ke Ruang Kebijakan Publik
Kerja sama tersebut juga mencakup praktik kerja lapangan, magang mahasiswa, seminar, forum ilmiah, dan pertukaran pengetahuan.
Bagi mahasiswa, ruang ini menawarkan pengalaman yang berbeda dari pembelajaran di kelas.
Mereka dapat berhadapan langsung dengan persoalan administrasi publik, data kependudukan, pelayanan masyarakat, pengelolaan lingkungan, teknologi informasi, hingga perencanaan pembangunan.
Bagi pemerintah, mahasiswa dan akademisi dapat menjadi tambahan sumber daya intelektual untuk mengamati persoalan yang mungkin tidak selalu terlihat dari dalam birokrasi.
Hubungan tersebut pada akhirnya menciptakan siklus pengetahuan: kampus mempelajari persoalan, pemerintah menyediakan ruang penerapan, masyarakat menerima manfaat, dan hasil implementasi kembali menjadi bahan evaluasi akademik.
IPM Kota Jambi Sudah Tinggi, Tantangan Berikutnya Adalah Kualitas
Maulana juga menyebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Jambi telah mencapai 82,32 dan masuk kategori sangat tinggi. Capaian tersebut tidak terlepas dari kontribusi sektor pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sekaligus mendukung sektor kesehatan dan ekonomi.
Angka tersebut memberi konteks penting bagi kerja sama akademik.
Ketika indikator pembangunan manusia sudah berada pada kategori tinggi, tantangan pemerintah tidak berhenti pada peningkatan angka.
Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kualitas tersebut diterjemahkan menjadi inovasi.
Bagaimana lulusan perguruan tinggi berkontribusi terhadap ekonomi daerah? Bagaimana riset menjadi solusi? Bagaimana teknologi memperbaiki pelayanan? Dan bagaimana pengetahuan membuat kebijakan lebih tepat sasaran?
Kerja sama lima perguruan tinggi tersebut mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan itu.
Ekonomi Daerah Juga Mendapat Manfaat
Keberadaan perguruan tinggi tidak hanya memiliki dampak akademik.
Ribuan mahasiswa yang tinggal dan beraktivitas di Kota Jambi juga menggerakkan perdagangan, jasa, transportasi, hunian, kuliner, hingga usaha mikro. RRI mencatat Maulana menilai keberadaan mahasiswa dari berbagai daerah turut memberikan kontribusi terhadap aktivitas ekonomi lokal dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Artinya, hubungan kota dengan perguruan tinggi memiliki dua dimensi.
Pertama, knowledge economy—kampus menghasilkan pengetahuan, inovasi, dan talenta.
Kedua, local economy—kehadiran sivitas akademika menciptakan permintaan ekonomi yang nyata.
Jika keduanya dapat dihubungkan, perguruan tinggi dapat menjadi salah satu mesin pertumbuhan kota.
Smart City Tidak Boleh Berhenti pada Teknologi
Ada risiko yang perlu dihindari dalam agenda Smart City: menganggap kota cerdas hanya sebagai persoalan aplikasi dan perangkat digital.
Padahal, kota cerdas pada akhirnya berbicara tentang bagaimana teknologi digunakan untuk membuat kehidupan warga lebih mudah.
Aplikasi yang banyak tetapi tidak digunakan masyarakat tidak akan menghasilkan perubahan berarti.
Begitu pula pusat kendali yang canggih tidak akan banyak membantu jika data yang masuk tidak akurat atau tidak dapat diterjemahkan menjadi tindakan.
Karena itu, kerja sama dengan perguruan tinggi dapat membantu pemerintah memastikan bahwa inovasi teknologi dibangun berdasarkan kebutuhan nyata.
Saleh Ridha, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi, mengatakan hasil riset akademisi diharapkan dapat membantu menjawab persoalan seperti digitalisasi pelayanan publik, pengelolaan lalu lintas berbasis teknologi, command center, keamanan siber, penguatan satu data daerah, hingga pemanfaatan AI dalam pengambilan keputusan.
Forum Smart City Nasional Menjadi Ujian Awal
Momentum kerja sama ini menjadi semakin strategis karena Kota Jambi tengah mempersiapkan diri sebagai tuan rumah Forum Smart City Nasional 2026.
Agenda tersebut akan menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk berbagi praktik terbaik, inovasi digital, serta pengalaman dalam membangun kota cerdas.
Bagi Jambi, forum tersebut bukan hanya kesempatan untuk menunjukkan teknologi yang telah dimiliki.
Ia juga menjadi kesempatan untuk memperlihatkan apakah inovasi yang dibangun benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
Perguruan tinggi dapat memainkan peran penting dalam proses tersebut—sebagai penguji, pengembang, sekaligus penyedia perspektif ilmiah.
Dari Dokumen Kerja Sama Menjadi Hasil Nyata
Namun, tantangan terbesar justru muncul setelah penandatanganan MoU.
Sejarah banyak kerja sama kelembagaan menunjukkan bahwa dokumen kesepahaman tidak selalu otomatis menghasilkan program yang berkelanjutan.
Karena itu, ukuran keberhasilan kerja sama Pemkot Jambi dengan lima perguruan tinggi seharusnya bukan jumlah kegiatan yang dilaksanakan, melainkan berapa banyak masalah publik yang berhasil dipecahkan.
Apakah ada aplikasi yang benar-benar digunakan?
Apakah pelayanan menjadi lebih cepat?
Apakah riset berhasil menurunkan risiko banjir?
Apakah data pemerintah menjadi lebih akurat?
Apakah sistem pengelolaan sampah menjadi lebih efisien?
Apakah mahasiswa mendapatkan ruang belajar yang lebih relevan?
Pertanyaan-pertanyaan semacam itulah yang pada akhirnya menentukan nilai sebuah kerja sama akademik.
Membangun Pemerintahan yang Mau Belajar
Ada satu gagasan penting di balik kerja sama ini: pemerintahan yang baik bukan hanya pemerintahan yang mampu bekerja, tetapi juga pemerintahan yang mampu belajar.
Belajar dari data.
Belajar dari penelitian.
Belajar dari pengalaman masyarakat.
Belajar dari kegagalan kebijakan.
Dan belajar dari perkembangan teknologi.
Perguruan tinggi dapat menjadi salah satu mitra utama dalam proses pembelajaran tersebut.
Dengan menjadikan Kota Jambi sebagai laboratorium akademik, pemerintah membuka ruang agar persoalan kota dipelajari secara lebih sistematis sebelum solusi diterapkan.
Menuju Kota Jambi yang Berbasis Pengetahuan
Pada akhirnya, penandatanganan kerja sama dengan lima perguruan tinggi merupakan langkah menuju model pembangunan yang menempatkan ilmu pengetahuan sebagai bagian dari infrastruktur pemerintahan.
Jalan, jembatan, drainase, dan gedung tetap penting. Tetapi di balik semua itu, pemerintah membutuhkan pengetahuan untuk menentukan prioritas, data untuk mengukur hasil, serta inovasi untuk mencari cara yang lebih baik.
Maulana ingin kolaborasi tersebut menghasilkan kebijakan yang evidence-based—berangkat dari data dan penelitian, bukan sekadar asumsi.
Jika komitmen itu benar-benar diwujudkan, maka hubungan Pemkot Jambi dengan perguruan tinggi dapat berkembang melampaui MoU.
Kampus tidak lagi hanya menjadi tempat mahasiswa belajar.
Pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya pihak yang menentukan solusi.
Dan masyarakat tidak lagi sekadar menjadi penerima kebijakan.
Ketiganya dapat bertemu dalam satu ekosistem: masalah nyata melahirkan penelitian, penelitian menghasilkan inovasi, inovasi diterapkan pemerintah, dan hasilnya kembali diuji melalui pengalaman masyarakat.
Itulah fondasi yang lebih masuk akal bagi sebuah Kota Jambi yang cerdas, berbasis data, dan berorientasi pada pelayanan publik.
