OPBM Mengubah Cara Kota Jambi Memperlakukan Sampah, dari Sekadar Limbah Menjadi Sumber Daya Bernilai
JAMBI — Di banyak kota, persoalan sampah berakhir pada pertanyaan yang sama: ke mana seluruh limbah harus dibuang? Bagi Pemerintah Kota Jambi, pertanyaan itu mulai bergeser. Sampah tidak lagi semata-mata dipandang sebagai sesuatu yang harus diangkut sejauh mungkin dari permukiman, tetapi sebagai material yang sejak dari sumbernya dapat dikurangi, dipilah, diolah, bahkan menghasilkan nilai ekonomi.
Gagasan tersebut dibawa Wali Kota Jambi Maulana ke forum regional Asia Pasifik melalui kegiatan City to City Learning and Innovation Lab: Waste Management yang berlangsung di Kota Depok pada 28–29 Juli 2026. Forum yang digelar United Cities and Local Governments Asia-Pacific (UCLG ASPAC) itu mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dan praktisi lingkungan untuk membahas masa depan tata kelola sampah perkotaan.
Di hadapan peserta forum, Maulana memaparkan pengalaman Kota Jambi menerapkan Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat (OPBM) sebagai salah satu instrumen transformasi pengelolaan persampahan. Pendekatan ini menempatkan masyarakat bukan sekadar sebagai penghasil sampah, melainkan sebagai bagian dari sistem pengumpulan, pemilahan, dan pemanfaatan kembali sampah.
Dari Pola “Kumpul-Angkut-Buang” Menuju Pengelolaan dari Sumber
Selama bertahun-tahun, persoalan persampahan perkotaan banyak ditangani melalui pola sederhana: sampah dikumpulkan, diangkut, kemudian dibawa ke tempat pemrosesan akhir.
Pola tersebut memang diperlukan, tetapi memiliki batas.
Semakin banyak sampah yang diproduksi masyarakat, semakin besar pula kebutuhan terhadap armada pengangkutan, tempat pengolahan, lahan TPA, dan biaya operasional. Pada titik tertentu, sistem tersebut menghadapi persoalan kapasitas.
OPBM menawarkan logika yang berbeda.
Sampah mulai ditangani sejak dari sumbernya, termasuk pengumpulan langsung dan pemilahan sebelum masuk ke tahap pengolahan. Dengan cara tersebut, tidak semua material harus berakhir di TPA.
Maulana menekankan perubahan paradigma tersebut dalam paparannya.
“Melalui OPBM, pengelolaan sampah tidak lagi hanya berorientasi pada pembuangan, tetapi juga pada pengurangan sampah sejak dari sumber, pemilahan, dan pemanfaatan kembali sehingga memiliki nilai ekonomi.”
Pernyataan itu menunjukkan bahwa inti transformasi bukan sekadar mengganti mekanisme pengangkutan.
Yang diubah adalah cara memandang sampah.
Sampah sebagai Bagian dari Ekonomi Sirkular
Ketika sampah yang telah dipilah dapat dimanfaatkan kembali, hubungan antara lingkungan dan ekonomi mulai bertemu.
Pemerintah Kota Jambi menggandeng pihak swasta untuk mengelola material yang telah dipilah agar dapat diolah menjadi produk bernilai, termasuk kompos dan briket. Pemerintah berharap pendekatan tersebut dapat mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA sekaligus menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
Konsep tersebut sejalan dengan prinsip ekonomi sirkular: material tidak langsung dianggap sebagai sesuatu yang selesai digunakan setelah dibuang, melainkan diupayakan untuk tetap berada dalam siklus pemanfaatan selama mungkin.
Dalam praktiknya, sebuah botol plastik, sisa makanan, kertas, atau material organik dapat memiliki jalur yang berbeda setelah dipilah.
Sebagian dapat didaur ulang.
Sebagian dapat dikomposkan.
Sebagian dapat diproses menjadi produk lain.
Hanya residu yang benar-benar tidak memiliki nilai guna yang seharusnya menuju tempat pemrosesan akhir.
Mengurangi Beban TPA Talang Gulo
Pemerintah Kota Jambi juga sedang membangun pusat daur ulang atau recycling center di setiap kecamatan. Fasilitas tersebut akan menjadi tempat pengolahan sampah yang masih memiliki nilai guna, sedangkan residu yang tidak dapat dimanfaatkan akan dikirim ke TPA Talang Gulo untuk diproses lebih lanjut.
Kebijakan ini memiliki konsekuensi penting.
Semakin banyak sampah yang dapat diselesaikan di tingkat lokal, semakin sedikit volume yang harus dibawa ke TPA.
Dalam jangka panjang, hal itu dapat membantu memperpanjang usia fasilitas pemrosesan akhir sekaligus mengurangi biaya dan tekanan terhadap sistem pengangkutan.
Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada satu hal: kualitas pemilahan sejak awal.
Jika sampah organik, plastik, kertas, dan residu tetap bercampur, nilai material tersebut akan turun dan proses pengolahannya menjadi jauh lebih sulit.
Perubahan Perilaku Menjadi Tantangan Terbesar
Teknologi dan infrastruktur dapat dibangun.
Namun, perubahan perilaku masyarakat tidak dapat dilakukan hanya melalui pembangunan fasilitas.
Maulana mengakui bahwa salah satu tantangan dalam penerapan sistem tersebut adalah meningkatkan kedisiplinan masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga. Selain infrastruktur pendukung, perubahan perilaku menjadi bagian penting dalam transformasi tata kelola persampahan Kota Jambi.
Ini merupakan persoalan yang sering menentukan berhasil atau tidaknya sistem pengelolaan sampah.
Sebuah pusat daur ulang yang modern tidak akan bekerja optimal apabila sampah yang datang masih tercampur.
Sebaliknya, pemilahan sederhana di rumah dapat membuat proses berikutnya jauh lebih efisien.
Karena itu, OPBM pada dasarnya bukan hanya program persampahan.
Ia juga merupakan program perubahan perilaku masyarakat.
Pemerintah Tidak Bisa Bekerja Sendirian
Transformasi tersebut dibangun melalui kolaborasi berbagai pihak.
Pemerintah Kota Jambi melibatkan masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas, serta berbagai program pemberdayaan masyarakat, termasuk Kampung Bahagia.
Model kolaborasi ini penting karena setiap pihak memiliki peran yang berbeda.
Pemerintah menyediakan regulasi, fasilitas, koordinasi, dan kebijakan.
Masyarakat menjadi aktor utama di tingkat sumber.
Dunia usaha dapat mengolah material dan menciptakan pasar.
Perguruan tinggi menyediakan penelitian dan inovasi.
Komunitas dapat menjadi penggerak perubahan perilaku.
Jika seluruh unsur tersebut bekerja dalam satu rantai, pengelolaan sampah tidak lagi menjadi urusan satu dinas.
Ia berubah menjadi ekosistem perkotaan.
Kampung Bahagia dan Dimensi Pemberdayaan
Keterkaitan dengan Program Kampung Bahagia juga memberikan dimensi sosial terhadap kebijakan persampahan.
Pengelolaan sampah berbasis masyarakat akan lebih mudah berjalan ketika warga memiliki ruang untuk terlibat, mengambil keputusan, dan memperoleh manfaat dari aktivitas tersebut.
Dalam konteks ini, sampah dapat menjadi pintu masuk pemberdayaan.
Masyarakat tidak hanya diajak menjaga lingkungan, tetapi juga dapat memperoleh manfaat ekonomi dari material yang dikumpulkan dan dipilah.
Prinsip tersebut mengubah insentif.
Jika warga melihat bahwa pemilahan sampah memberikan manfaat nyata, kemungkinan partisipasi menjadi lebih besar.
Dari Persoalan Lingkungan Menjadi Peluang Ekonomi
Kompos dan briket yang dihasilkan dari material sampah merupakan contoh bagaimana pengelolaan lingkungan dapat dikaitkan dengan kegiatan ekonomi.
Namun, peluang ekonominya dapat berkembang lebih jauh.
Sampah anorganik yang memiliki nilai jual dapat menjadi bahan baku industri daur ulang.
Sampah organik dapat diproses menjadi kompos.
Komunitas dapat mengembangkan produk kreatif dari material tertentu.
Pelaku usaha dapat membangun bisnis pengumpulan dan pengolahan.
Dengan demikian, rantai persampahan dapat menciptakan lapangan kerja baru.
Di titik tersebut, kebijakan lingkungan bertemu dengan kebijakan ekonomi.
Mengapa Pengalaman Jambi Dibawa ke Forum Asia Pasifik?
Persoalan sampah bukan persoalan khas Jambi.
Kota-kota di Asia Pasifik menghadapi tantangan yang serupa: pertumbuhan penduduk perkotaan, peningkatan konsumsi, keterbatasan lahan, biaya pengangkutan, kapasitas TPA, serta kebutuhan untuk mengurangi dampak lingkungan.
Karena itu, forum City to City Learning and Innovation Lab menjadi ruang untuk bertukar pengalaman antardaerah.
Bagi Jambi, keikutsertaan tersebut memiliki dua fungsi.
Pertama, memperkenalkan praktik yang sedang dikembangkan di kota tersebut.
Kedua, belajar dari daerah lain yang mungkin telah menghadapi persoalan serupa dengan pendekatan berbeda.
Maulana menyebut forum tersebut sebagai sarana berbagi praktik baik antardaerah dalam menghadapi tantangan pengelolaan sampah perkotaan.
Dengan demikian, Jambi tidak datang hanya untuk mempresentasikan sebuah program.
Kota ini juga berada dalam posisi sebagai pembelajar.
Tata Kelola Sampah Membutuhkan Pembiayaan yang Berkelanjutan
Materi yang dibawakan Maulana dalam forum tersebut berjudul “Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Sumber Daya untuk Pengelolaan Sampah.”
Pemilihan tema itu menggarisbawahi persoalan yang sering luput dari pembahasan publik: pengelolaan sampah membutuhkan biaya.
Pengumpulan membutuhkan tenaga dan kendaraan.
Pemilahan membutuhkan fasilitas.
Pengolahan membutuhkan teknologi.
Daur ulang membutuhkan pasar.
Edukasi masyarakat membutuhkan sumber daya.
Karena itu, sistem persampahan yang berkelanjutan tidak cukup hanya memiliki konsep yang bagus. Ia harus memiliki model pembiayaan yang mampu bertahan dalam jangka panjang.
Keterlibatan dunia usaha menjadi salah satu bagian penting dari model tersebut.
Jika material hasil pemilahan memiliki nilai ekonomi, sebagian biaya pengelolaan dapat ditopang oleh aktivitas ekonomi yang muncul dari sistem tersebut.
Tantangan Infrastruktur Masih Terbuka
Pemkot Jambi mengakui masih terdapat kebutuhan untuk memperkuat infrastruktur pendukung.
Pembangunan recycling center di setiap kecamatan menjadi salah satu jawaban atas kebutuhan tersebut.
Namun, infrastruktur tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik.
Setiap fasilitas membutuhkan operator, sistem kerja, pemeliharaan, standar pengolahan, jaringan pemasaran hasil daur ulang, serta mekanisme pengawasan.
Tanpa ekosistem tersebut, fasilitas dapat kehilangan fungsi setelah beberapa tahun.
Karena itu, pembangunan pusat daur ulang harus dipandang sebagai bagian dari sistem yang lebih besar, bukan proyek yang berdiri sendiri.
Ukuran Keberhasilan Bukan Hanya Kebersihan Kota
Kota yang bersih memang menjadi indikator paling mudah dilihat.
Tetapi keberhasilan transformasi persampahan seharusnya diukur lebih jauh.
Berapa banyak sampah yang berhasil dikurangi dari sumber?
Berapa banyak yang berhasil dipilah?
Berapa volume yang tidak lagi masuk TPA?
Berapa banyak material yang kembali digunakan?
Berapa masyarakat yang terlibat?
Dan berapa nilai ekonomi yang tercipta?
Pertanyaan tersebut akan menentukan apakah OPBM benar-benar menghasilkan perubahan struktural.
Sebab, jika hanya memindahkan sampah dari satu tempat ke tempat lain, persoalannya sebenarnya belum selesai.
OPBM Mengubah Hubungan Warga dengan Sampah
Dalam sistem konvensional, masyarakat sering melihat tanggung jawab mereka berakhir ketika sampah diletakkan di depan rumah.
OPBM berusaha mengubah hubungan tersebut.
Masyarakat menjadi bagian dari proses yang lebih panjang.
Apa yang dibuang harus dipikirkan sejak awal.
Mana yang dapat dikurangi?
Mana yang dapat digunakan kembali?
Mana yang dapat dipilah?
Mana yang memiliki nilai ekonomi?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut secara perlahan dapat membentuk budaya baru.
Dan perubahan budaya, meskipun membutuhkan waktu, merupakan salah satu fondasi terpenting dalam pengelolaan sampah jangka panjang.
Jambi Ingin Membangun Sistem yang Modern dan Berkelanjutan
Maulana menegaskan target Pemkot Jambi adalah membangun tata kelola persampahan yang modern, efisien, dan berkelanjutan. OPBM dan pusat daur ulang di setiap kecamatan diharapkan dapat terus menekan volume sampah yang dibuang ke TPA, menjaga kebersihan lingkungan, sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Target tersebut memperlihatkan perubahan paradigma yang cukup mendasar.
Tujuan akhirnya bukan sekadar memiliki kota yang bebas dari tumpukan sampah.
Tujuannya adalah menciptakan sistem di mana sampah sebanyak mungkin diselesaikan sebelum menjadi residu.
Dengan kata lain, TPA seharusnya menjadi pilihan terakhir, bukan tujuan utama seluruh sampah kota.
Pelajaran dari Jambi untuk Kota-Kota Lain
Pengalaman Jambi menunjukkan bahwa reformasi pengelolaan sampah tidak harus dimulai dari proyek teknologi yang sangat besar.
Ia dapat dimulai dari perubahan sistem.
Dari pengumpulan berbasis masyarakat.
Dari pemilahan di sumber.
Dari kerja sama dengan dunia usaha.
Dari pusat daur ulang di tingkat kecamatan.
Dan dari program pemberdayaan yang membuat masyarakat memiliki kepentingan langsung terhadap keberhasilan sistem.
Tetapi pendekatan tersebut hanya akan bertahan jika konsistensi kebijakan, pembiayaan, infrastruktur, edukasi, dan pasar berjalan beriringan.
Persoalan Sampah pada Akhirnya Adalah Persoalan Kota
Sampah sering dianggap sebagai masalah kebersihan.
Padahal, ia juga menyentuh tata ruang, kesehatan, lingkungan, ekonomi, perilaku masyarakat, teknologi, dan tata kelola pemerintahan.
Karena itu, penyelesaiannya membutuhkan pendekatan yang sama luasnya.
Forum Asia Pasifik yang diikuti Maulana memperlihatkan bahwa Kota Jambi mulai menempatkan persoalan tersebut dalam kerangka yang lebih besar: sampah sebagai sumber daya, masyarakat sebagai aktor, dan pemerintah sebagai penggerak ekosistem.
Jika pendekatan itu berhasil diterapkan secara konsisten, manfaatnya tidak hanya berupa berkurangnya beban TPA.
Ia dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih, masyarakat yang lebih sadar, peluang ekonomi baru, dan sistem pengelolaan yang lebih efisien.
Pada akhirnya, transformasi pengelolaan sampah bukan tentang bagaimana membuat sampah menghilang.
Ia tentang bagaimana sebuah kota belajar menghasilkan lebih sedikit sampah, memanfaatkan kembali sebanyak mungkin material, dan hanya membuang apa yang benar-benar tidak lagi memiliki nilai.
Itulah perubahan paradigma yang sedang dibawa Kota Jambi—dari budaya membuang menuju budaya mengelola.
