Dari Pembangunan Lingkungan ke Kampung Wisata, Kota Jambi Menguji Kekuatan Gotong Royong
Pembangunan sebuah kota tidak selalu dimulai dari proyek besar. Di Kota Jambi, pemerintah mencoba mendorongnya dari ruang yang lebih dekat dengan warga: lingkungan Rukun Tetangga (RT). Melalui Program Kampung Bahagia Tahap I 2026, sebanyak 15 RT di Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Barajo, menerima hasil pembangunan yang dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat. Namun, bagi Pemerintah Kota Jambi, program itu tidak berhenti pada jalan lingkungan, drainase, atau fasilitas sosial. Tahap berikutnya diarahkan untuk membuka peluang kampung wisata, UMKM, dan penguatan ekonomi masyarakat.
Serah terima hasil Program Kampung Bahagia berlangsung di RT 26 Kelurahan Rawasari, Sabtu, 8 Agustus 2026, dan diserahkan langsung oleh Wali Kota Jambi Maulana. Dalam kesempatan tersebut, berita acara ditandatangani bersama 15 Ketua RT penerima program.
Yang menarik dari program ini bukan semata-mata bentuk fisik yang dihasilkan. Ada upaya untuk mengubah pola pembangunan: pemerintah menyediakan dukungan, sementara masyarakat menentukan kebutuhan, ikut mengerjakan, kemudian menggunakan dan merawat hasilnya.
Ketika Warga Menentukan Prioritas Pembangunan
Program Kampung Bahagia dirancang dengan prinsip bahwa pembangunan seharusnya berangkat dari persoalan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Di Rawasari, hasil tahap pertama mencakup pembangunan dan perbaikan jalan lingkungan, drainase, rabat beton, serta fasilitas pendukung kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Masyarakat juga memperoleh sarana bersama seperti tenda, kursi, sound system, dan perlengkapan lain yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan.
Wali Kota Jambi Maulana menilai keterlibatan masyarakat sejak perencanaan hingga pemanfaatan menjadi kekuatan utama program tersebut.
“Semua hasil ini sudah diserahkan langsung kepada masyarakat dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Itulah istimewanya Kampung Bahagia,” ujar Maulana.
Pernyataan itu menggambarkan filosofi yang ingin dibangun pemerintah kota: pembangunan bukan sekadar sesuatu yang diterima warga, tetapi sesuatu yang dikerjakan bersama.
Dalam pendekatan seperti ini, gotong royong bukan hanya nilai sosial, melainkan mekanisme pembangunan.
Dari Jalan Lingkungan hingga Fasilitas Sosial
Kebutuhan masyarakat setiap lingkungan tentu berbeda.
Ada RT yang lebih membutuhkan perbaikan akses jalan. Ada yang menghadapi persoalan drainase. Ada pula lingkungan yang membutuhkan sarana untuk kegiatan sosial dan kemasyarakatan.
Di 15 RT Kelurahan Rawasari, kebutuhan tersebut diterjemahkan menjadi berbagai kegiatan fisik dan pengadaan fasilitas bersama. Maulana mengatakan pelaksanaan program menunjukkan bahwa komponen yang diatur dalam Program Kampung Bahagia dapat dijalankan sesuai kebutuhan masyarakat.
Bahkan, beberapa fasilitas yang digunakan dalam kegiatan serah terima merupakan hasil dari program itu sendiri. Kelompok rebana yang menyambut rombongan menggunakan alat musik yang diperoleh melalui Kampung Bahagia, sementara sound system dan tenda juga merupakan fasilitas milik RT yang berasal dari program tersebut.
Di titik ini, manfaat program menjadi lebih mudah dilihat.
Pembangunan tidak hanya menghasilkan benda fisik, tetapi juga menciptakan aset bersama yang dapat digunakan berulang kali oleh masyarakat.
Kampung Bahagia dan Persoalan Sampah
Pembangunan lingkungan juga tidak dapat dipisahkan dari persoalan kebersihan.
Karena itu, Program Kampung Bahagia turut diarahkan untuk mendukung Operasional Pengelolaan Bank Sampah (OPBM) atau pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Maulana menyerahkan dukungan berupa kendaraan roda tiga atau bentor untuk membantu pengangkutan sampah di lingkungan warga.
Langkah ini menunjukkan bahwa pembangunan lingkungan tidak cukup hanya dengan memperbaiki infrastruktur.
Jalan yang baik, drainase yang berfungsi, dan fasilitas sosial yang tersedia akan kehilangan sebagian manfaatnya apabila lingkungan tidak terjaga kebersihannya.
Karena itu, keterlibatan warga dalam pengelolaan sampah menjadi bagian penting dari gagasan Kampung Bahagia.
Pembangunan fisik membutuhkan perilaku kolektif untuk mempertahankan manfaatnya.
Tahap II Diminta Bergerak Lebih Cepat
Setelah melihat hasil tahap pertama, Pemkot Jambi meminta masyarakat segera mempersiapkan Program Kampung Bahagia Tahap II Tahun 2026.
Maulana meminta RT dan kelompok kerja menyelesaikan rembuk warga, menentukan prioritas, menyusun proposal, dan memenuhi administrasi yang diperlukan.
Pemerintah kota bahkan menetapkan tenggat yang cukup jelas.
“Bulan sembilan harus sudah gotong royong. Batas waktu sampai bulan dua belas harus selesai. Kalau tidak selesai, dananya dikembalikan,” tegas Maulana.
Menurutnya, dukungan anggaran tahap kedua telah tersedia. Setelah proses rembuk dan administrasi selesai, dana dapat ditransfer ke rekening kelompok kerja atau POKJA.
Batas waktu tersebut memperlihatkan bahwa tantangan program bukan hanya soal ketersediaan anggaran.
Kecepatan masyarakat mengorganisasi kebutuhan dan menjalankan pembangunan juga menjadi faktor penentu.
Dari Infrastruktur Menuju Kampung Wisata
Di sinilah Program Kampung Bahagia mulai memasuki tahap yang lebih ambisius.
Pemkot Jambi ingin agar pembangunan di tingkat RT tidak berhenti pada penyelesaian persoalan dasar, tetapi berkembang menjadi potensi ekonomi lokal.
Kampung wisata menjadi salah satu arah yang sedang didorong.
Gagasannya cukup sederhana: lingkungan yang tertata, bersih, memiliki fasilitas sosial, aktivitas masyarakat, kesenian, dan potensi lokal dapat dikembangkan menjadi sesuatu yang lebih menarik bagi pengunjung.
Namun, sebuah kampung tidak menjadi destinasi hanya karena memiliki infrastruktur.
Ia membutuhkan cerita.
Ia membutuhkan identitas.
Dan yang tidak kalah penting, ia membutuhkan masyarakat yang mampu mengelola potensi tersebut.
UMKM Menjadi Bagian dari Ekosistem
Selain kampung wisata, pemerintah juga melihat peluang pengembangan UMKM dan ekonomi masyarakat.
Maulana menyampaikan harapan agar Kampung Bahagia dapat membuka ruang bagi UMKM dan potensi wisata di setiap kampung.
Jika arah ini berjalan, pembangunan lingkungan dapat memiliki efek ekonomi yang lebih luas.
Sebuah kegiatan wisata, misalnya, dapat menciptakan permintaan terhadap makanan, kerajinan, jasa, pertunjukan seni, transportasi, hingga produk lokal.
Dengan demikian, fasilitas yang dibangun melalui program pemerintah dapat menjadi fondasi bagi aktivitas ekonomi yang dikelola masyarakat.
Tetapi agar hal tersebut terjadi, dibutuhkan pembinaan lanjutan.
UMKM perlu memiliki produk yang layak jual. Masyarakat membutuhkan kemampuan pengelolaan. Destinasi membutuhkan promosi. Dan lingkungan harus terus dirawat.
Pembangunan yang Berangkat dari RT
Ada hal lain yang penting dari Program Kampung Bahagia: skala pembangunan.
Pemerintah kota memang tetap memiliki tanggung jawab terhadap infrastruktur yang menjadi kewenangannya. Untuk jalan atau pembangunan yang berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi maupun pusat, Pemkot Jambi menyatakan akan terus melakukan koordinasi.
Namun, melalui Kampung Bahagia, ada ruang yang lebih spesifik untuk menangani persoalan lingkungan.
RT menjadi unit yang relatif dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Karena itu, kebutuhan seperti drainase kecil, fasilitas kegiatan warga, sarana kebersihan, dan akses lingkungan dapat lebih cepat dikenali.
Pendekatan tersebut pada dasarnya membawa gagasan desentralisasi kecil-kecilan dalam pembangunan: keputusan tentang kebutuhan tertentu diberikan lebih dekat kepada mereka yang mengalaminya.
Masyarakat Bukan Sekadar Penerima Bantuan
Ketua RT 29 Kelurahan Rawasari, Panghutan Sitanggang, mengatakan program tahap pertama telah memberikan manfaat berupa pembangunan jalan, drainase, serta pengadaan berbagai fasilitas kegiatan masyarakat.
Ia juga menyampaikan apresiasi karena masyarakat di tingkat RT memperoleh kesempatan mengelola dan menentukan penggunaan dukungan pemerintah berdasarkan kebutuhan lingkungan.
Hal tersebut memperlihatkan perubahan posisi masyarakat.
Mereka tidak semata-mata menjadi penerima program.
Mereka menjadi perencana, pelaksana, sekaligus pengguna hasil pembangunan.
Dalam jangka panjang, model tersebut dapat membantu membangun rasa memiliki terhadap fasilitas yang tersedia.
Sebab, sesuatu yang dibangun bersama cenderung memiliki nilai sosial yang berbeda dibandingkan fasilitas yang hanya datang sebagai proyek pemerintah.
Tantangan: Menjaga Hasil Setelah Serah Terima
Namun, setiap program berbasis masyarakat menghadapi pertanyaan yang sama: siapa yang memastikan hasil pembangunan tetap berfungsi beberapa tahun kemudian?
Serah terima bukan akhir dari sebuah program.
Drainase harus dibersihkan. Jalan harus dirawat. Peralatan bersama harus dikelola. Kendaraan pengangkut sampah harus digunakan secara efektif. Dan apabila sebuah kampung mulai dikembangkan sebagai destinasi wisata, lingkungan harus tetap dijaga meskipun tidak ada acara.
Di sinilah gotong royong kembali menjadi penting.
Pemerintah dapat memberikan dukungan awal, tetapi keberlanjutan membutuhkan kebiasaan masyarakat.
Program Kampung Bahagia karena itu akan lebih bermakna jika mampu membentuk sistem pengelolaan, bukan hanya menghasilkan fasilitas.
Dari Kampung Bahagia ke Ekonomi Lokal
Pemkot Jambi menyatakan harapannya agar Kampung Bahagia dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, memperkuat kepedulian sosial, menjaga kebersihan, sekaligus membuka ruang bagi UMKM dan potensi wisata.
Arah tersebut menunjukkan evolusi gagasan program.
Tahap pertama dapat dipandang sebagai upaya memperbaiki lingkungan.
Tahap berikutnya berpotensi bergerak menuju penguatan produktivitas masyarakat.
Jika dikembangkan secara konsisten, sebuah kampung dapat memiliki tiga lapisan manfaat sekaligus:
lingkungan yang lebih baik → masyarakat yang lebih aktif → ekonomi lokal yang lebih hidup.
Namun, proses tersebut membutuhkan perencanaan yang realistis. Tidak semua lingkungan harus dipaksakan menjadi destinasi wisata. Potensi harus terlebih dahulu dipetakan berdasarkan karakter, sejarah, budaya, aktivitas masyarakat, dan kemampuan pengelolaannya.
Ketika Gotong Royong Menjadi Modal Ekonomi
Gagasan Kampung Bahagia pada akhirnya memperlihatkan bahwa pembangunan berbasis masyarakat memiliki dua sisi.
Di satu sisi, ia menjawab kebutuhan dasar yang konkret: jalan, drainase, fasilitas sosial, dan kebersihan.
Di sisi lain, ia membuka kemungkinan yang lebih jauh: menciptakan ruang bagi kegiatan ekonomi dan wisata.
Bagi Kota Jambi, tantangan berikutnya adalah menghubungkan kedua sisi tersebut tanpa kehilangan tujuan awal.
Kampung wisata tidak boleh mengorbankan kenyamanan warga. Aktivitas ekonomi tidak boleh mengabaikan kebersihan. Infrastruktur tidak boleh berhenti menjadi aset tanpa pengelolaan.
Jika keseimbangan tersebut dapat dijaga, program yang dimulai dari tingkat RT dapat berkembang menjadi model pembangunan lokal yang lebih mandiri.
Dari Masyarakat, Untuk Masyarakat
Serah terima Kampung Bahagia Tahap I di Rawasari pada akhirnya bukan hanya tentang selesainya sejumlah pekerjaan pembangunan.
Ia menjadi gambaran mengenai bagaimana pemerintah kota mencoba mendekatkan pembangunan kepada masyarakat.
Maulana menegaskan bahwa program tersebut berangkat dari kebutuhan warga, dikerjakan bersama warga, dan hasilnya dikembalikan untuk kepentingan warga.
Gagasan itu sederhana, tetapi pelaksanaannya membutuhkan konsistensi.
Karena jalan yang dibangun dapat memperbaiki mobilitas, drainase dapat mengurangi persoalan lingkungan, fasilitas bersama dapat memperkuat kegiatan sosial, dan pengelolaan sampah dapat membuat kawasan lebih nyaman.
Namun, jika semua itu kemudian dipadukan dengan UMKM, budaya lokal, dan potensi wisata, manfaatnya dapat melampaui kebutuhan dasar.
Kampung Bahagia pada akhirnya bukan sekadar program pembangunan. Ia adalah upaya menguji apakah gotong royong dapat menjadi fondasi bagi lingkungan yang lebih mandiri, produktif, dan memiliki identitas ekonomi sendiri.
Dan jika rencana kampung wisata itu benar-benar terwujud, perjalanan tersebut akan dimulai bukan dari pusat kota, melainkan dari tempat yang paling dekat dengan kehidupan warga: RT.
