Dalam lanskap demografi perkotaan yang kian didominasi oleh generasi milenial dan Z, arah pembangunan tidak lagi bisa didikte secara eksklusif dari balik meja birokrasi. Kesadaran inilah yang tengah merevolusi tata kelola Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi. Menggeser paradigma lama yang menempatkan warga sekadar sebagai penerima manfaat (beneficiaries), otoritas eksekutif kini memosisikan generasi muda dan komunitas lokal sebagai motor penggerak utama dalam arsitektur pembangunan daerah.
Manifestasi dari pergeseran kebijakan ini tergambar jelas ketika Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, hadir di Gedung FISIPOL Universitas Jambi (UNJA), Kabupaten Muaro Jambi, pada Selasa (10/2/2026). Hadir bukan sekadar sebagai pejabat seremonial, Diza mengambil peran ganda sebagai narasumber kuliah praktisi sekaligus penguji eksternal dalam seminar proposal mahasiswa Program Studi Ilmu Politik. Forum akademik ini menjadi medium strategis bagi pemerintah untuk membedah anatomi demografi kotanya sendiri: dari total sekitar 641 ribu jiwa penduduk Jambi, lebih dari separuhnya adalah generasi muda.
Kenyataan statistik tersebut melahirkan sebuah imperatif kebijakan. Tanpa adanya kekayaan sumber daya alam (SDA) ekstraktif yang melimpah seperti wilayah lain di Sumatra, Pemkot Jambi menyadari bahwa satu-satunya fondasi ekonomi dan sosial yang dapat diandalkan adalah keunggulan Sumber Daya Manusia (SDM).
“Kota Jambi tidak memiliki sumber daya alam yang besar, sehingga fokus kami adalah membangun SDM. Anak muda harus berani menyampaikan perspektif tentang masa depan mereka, dan pemerintah bertugas menerjemahkan ide-ide itu menjadi program nyata,” tegas Diza di hadapan puluhan akademisi dan mahasiswa.
Relevansi ‘Kota Jambi Bahagia’ dengan Desentralisasi Anggaran
Pendekatan pembangunan berbasis komunitas (community-based development) yang digagas ini memiliki pijakan legal dan struktural melalui 11 Program Unggulan Kota Jambi Bahagia. Salah satu instrumen kebijakannya adalah injeksi fiskal langsung ke akar rumput melalui “Program 100 Juta per RT”.
Langkah desentralisasi anggaran berskala mikro ini dirancang untuk mendobrak kelambanan birokrasi konvensional. Melalui skema ini, pemuda, tokoh agama, dan struktur Rukun Tetangga (RT) diberikan otonomi untuk merancang perubahan di lingkungan mereka sendiri. Hal ini memaksa generasi muda untuk terjun ke dalam gelanggang keorganisasian nyata, sebuah kawah candradimuka untuk melatih kecakapan manajerial dan kepemimpinan politik di masa depan.
“Dengan berorganisasi, anak muda ditempa untuk memiliki skill, mental, dan kemampuan memimpin. Program yang menyasar anak muda pasti berdampak pada penguatan komunitas, pengembangan kota, hingga kesehatan fisik dan mental,” urai Diza lebih lanjut.
Merebut Kembali Ruang Publik dan Inovasi Ekologi
Selain intervensi fiskal, Pemkot Jambi juga melakukan intervensi tata ruang. Mengusung tema besar “Menata Kota dari Ruang Imajinasi dan Realisme Anak Muda”, pemerintah mulai merevitalisasi titik-titik mati di sudut kota menjadi sentra ekonomi kreatif. Area publik seperti Banjuran Budayo, Festival Asam, hingga eks Terminal Rawasari kini diinkubasi menjadi “beranda kota”. Ruang-ruang ini difasilitasi agar seniman lokal dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat berekspresi sekaligus memutar roda ekonomi sirkuler.
Di sektor ekologi, pelibatan komunitas direalisasikan melalui pembentukan Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat (OPBM). Mengubah paradigma pengelolaan limbah dari sekadar “buang dan lupakan”, skema OPBM memberdayakan warga dari tingkat kelurahan untuk memanajemen pengumpulan, penimbangan, hingga daur ulang sampah organik secara mandiri.
Menyambung Jembatan Teori dan Praktik Kebijakan
Kehadiran figur eksekutif di mimbar akademik ini dinilai sebagai langkah krusial untuk menjembatani jurang antara teori ilmu politik dan realitas tata kelola pemerintahan. Ketua Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNJA, Rio Yusri Maulana, memberikan apresiasi atas sinergi tersebut.
“Perspektif praktis dari pejabat publik sangat penting, karena lulusan kami ke depan akan terlibat dalam pemerintahan dan politik,” tuturnya.
Pada akhirnya, apa yang tengah dilakukan oleh Pemkot Jambi adalah sebuah eksperimen sosial-politik berskala kota. Dengan menjadikan pemuda sebagai pemegang saham utama dalam pembangunan, Jambi tidak sekadar sedang menata infrastrukturnya, melainkan sedang memastikan bahwa kota ini memiliki pemimpin-pemimpin adaptif yang siap menghadapi kompleksitas tantangan urban di masa depan.
