Sinergi Pemkot Jambi dan Polresta Diperkuat, Mitigasi Kebakaran Menjadi Prioritas Menghadapi Musim Kemarau
JAMBI — Ketika musim kemarau datang, risiko yang dihadapi sebuah kota tidak hanya berkaitan dengan meningkatnya suhu dan kekeringan. Di kawasan permukiman padat, satu sumber api yang tidak diawasi dapat berkembang menjadi bencana. Pada saat yang sama, keamanan dan ketertiban masyarakat membutuhkan respons yang cepat serta koordinasi lintas lembaga.
Dua persoalan itulah yang menjadi perhatian dalam pertemuan antara Pemerintah Kota Jambi dan Kepolisian Resor Kota (Polresta) Jambi. Wali Kota Jambi Maulana menerima kunjungan kerja perdana Kapolresta Jambi Kombes Pol. Ananto Herlambang, S.I.K., M.M., Selasa (21 Juli 2026). Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana kebakaran.
Agenda tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan kepada 16 warga Kota Jambi yang terdampak sejumlah bencana, termasuk kebakaran, tanah longsor, dan kasus tenggelam.
Kamtibmas dan Kebencanaan Berada dalam Satu Ruang Kebijakan
Pertemuan Pemkot Jambi dan Polresta tidak semata-mata menjadi agenda silaturahmi pejabat baru. Ada persoalan yang lebih konkret di baliknya: bagaimana memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan ketika menghadapi risiko keamanan maupun bencana.
Maulana menyambut kunjungan perdana Ananto Herlambang yang datang pada hari ketiga setelah resmi menjabat Kapolresta Jambi. Ia juga mengapresiasi keterlibatan kepolisian dalam penyerahan bantuan kepada warga yang mengalami musibah.
“Alhamdulillah, saya yang pertama bersyukur mendapat kunjungan kerja dari Bapak Kapolresta,” ujar Maulana.
Dalam praktik pemerintahan daerah, koordinasi semacam ini penting karena penanganan gangguan keamanan dan bencana sering kali membutuhkan respons dari lebih dari satu institusi.
Polisi memiliki kewenangan dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Pemerintah daerah memiliki perangkat pelayanan publik dan kebencanaan. Ketika keduanya bekerja secara terkoordinasi, respons terhadap masyarakat dapat menjadi lebih cepat.
Kebakaran Menjadi Perhatian di Tengah Musim Kemarau
Salah satu fokus utama pembicaraan adalah ancaman kebakaran.
Pemerintah Kota Jambi mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Warga diminta memastikan sumber api telah benar-benar padam sebelum meninggalkan rumah, mencabut peralatan listrik yang tidak digunakan, serta menghindari pembakaran lahan dan sampah secara sembarangan.
Imbauan tersebut terlihat sederhana, tetapi justru berkaitan dengan sumber risiko yang sering berada dalam aktivitas sehari-hari masyarakat.
Kebakaran di kawasan perkotaan dapat berkembang dengan cepat, terutama ketika bangunan berdekatan dan akses menuju lokasi kejadian terbatas. Karena itu, pencegahan menjadi bagian yang sama pentingnya dengan kemampuan petugas memadamkan api.
Pendekatan tersebut memperlihatkan pergeseran dari sekadar respons setelah bencana menuju mitigasi sebelum bencana terjadi.
Pemkot Siapkan Pos Damkar di Pelayangan
Pemerintah Kota Jambi juga menyiapkan langkah mitigasi yang lebih struktural.
Pemkot merencanakan pembangunan Pos Pemadam Kebakaran (Damkar) di Kecamatan Pelayangan, yang ditargetkan dapat direalisasikan pada tahun ini atau tahun depan. Pos tersebut diarahkan untuk mempercepat penanganan kebakaran, khususnya di wilayah dengan permukiman padat.
Kecepatan menjadi faktor penting dalam penanganan kebakaran.
Semakin cepat petugas tiba di lokasi, semakin besar peluang untuk membatasi luas area yang terbakar. Sebaliknya, keterlambatan beberapa menit saja dapat membuat api berkembang dan meningkatkan potensi kerugian.
Karena itu, keberadaan pos pemadam yang lebih dekat dengan masyarakat bukan hanya persoalan menambah infrastruktur. Ia merupakan bagian dari strategi memperpendek waktu respons.
“Damkar Goes to RT” Membawa Edukasi ke Tingkat Lingkungan
Selain pembangunan infrastruktur, Pemkot Jambi juga mengedepankan edukasi masyarakat melalui program “Damkar Goes to RT”. Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pengetahuan warga mengenai kesiapsiagaan menghadapi kebakaran.
Pendekatan berbasis RT memiliki keunggulan tersendiri.
Lingkungan RT merupakan salah satu ruang sosial terdekat dengan warga. Edukasi mengenai sumber api, penggunaan listrik, prosedur evakuasi, hingga tindakan awal ketika kebakaran terjadi dapat disampaikan langsung kepada masyarakat yang berada di kawasan tersebut.
Mitigasi dengan demikian tidak sepenuhnya dibebankan kepada petugas pemadam.
Masyarakat menjadi bagian pertama dari sistem pencegahan.
Ketika Respons Darurat Harus Mengalahkan Keinginan Merekam
Maulana juga menyampaikan pesan yang relevan dengan kebiasaan masyarakat di era media sosial: ketika bencana terjadi, keselamatan harus didahulukan daripada dokumentasi.
Ia mengingatkan warga agar segera menghubungi Hotline 112 ketika terjadi bencana dan tidak mendahulukan aktivitas merekam kejadian.
Pesan tersebut memiliki dimensi praktis.
Dalam situasi kebakaran, waktu sangat berharga. Satu panggilan yang cepat kepada layanan darurat dapat membantu petugas mendapatkan informasi mengenai lokasi kejadian dan melakukan penanganan lebih awal.
Dokumentasi dapat dilakukan kemudian. Keselamatan tidak.
Polisi Perkuat Akses Layanan Darurat 110
Dari sisi kepolisian, Kapolresta Jambi Ananto Herlambang mengajak masyarakat memanfaatkan layanan 110 yang aktif selama 24 jam untuk memperoleh bantuan kepolisian.
“Silakan masyarakat menggunakan layanan 110 kapan saja apabila merasa terancam atau membutuhkan kehadiran polisi,” kata Ananto.
Menurutnya, panggilan tersebut akan diterima oleh Polres maupun Polsek terdekat sehingga petugas dapat memberikan penanganan secara cepat dan tepat.
Ketersediaan saluran darurat seperti ini menjadi penting dalam membangun sistem keamanan yang responsif.
Namun, keberadaan nomor layanan saja tidak cukup. Masyarakat perlu mengetahui kapan harus menggunakannya, sementara aparat harus memastikan setiap laporan dapat ditindaklanjuti secara efektif.
Bantuan kepada 16 Warga Menjadi Bukti Respons Bersama
Pertemuan antara Pemkot Jambi dan Polresta juga berlangsung dalam konteks penanganan bencana yang nyata.
Sebanyak 16 warga Kota Jambi menerima bantuan setelah terdampak berbagai musibah. Sebagian besar merupakan korban kebakaran, sementara lainnya terdampak tanah longsor dan kasus tenggelam.
Bantuan tersebut sebelumnya didahului dengan penanganan tanggap darurat. Setelah itu, tim BPBD melakukan asesmen terhadap kerugian yang dialami warga untuk menentukan bantuan tunai lanjutan.
Pola tersebut memperlihatkan bahwa penanganan bencana membutuhkan beberapa tahap: respons awal, asesmen, bantuan pemulihan, dan pencegahan agar kejadian serupa tidak berulang.
Dari Respons Darurat Menuju Kota yang Lebih Tangguh
Salah satu tantangan terbesar dalam kebijakan kebencanaan adalah menghindari pola yang hanya bergerak setelah kejadian.
Bantuan kepada korban memang penting. Namun, kebijakan yang lebih matang harus mampu menjawab pertanyaan berikutnya: mengapa bencana terjadi, bagaimana dampaknya dapat dikurangi, dan apa yang harus disiapkan sebelum kejadian berikutnya?
Rencana pembangunan Pos Damkar dan program edukasi Damkar Goes to RT menunjukkan adanya upaya menuju arah tersebut.
Mitigasi menjadi investasi jangka panjang.
Setiap rupiah yang digunakan untuk memperkuat kesiapsiagaan berpotensi mengurangi kerugian yang jauh lebih besar ketika bencana terjadi.
Kolaborasi Menjadi Infrastruktur yang Tidak Terlihat
Jalan, gedung, kendaraan pemadam, dan perangkat komunikasi merupakan infrastruktur yang mudah dilihat.
Namun, ada satu infrastruktur lain yang tidak kasatmata tetapi sama pentingnya: koordinasi antarinstansi.
Ketika pemerintah daerah, kepolisian, BPBD, pemadam kebakaran, aparat kelurahan, hingga masyarakat memahami peran masing-masing, sebuah kota memiliki sistem pertahanan sosial yang lebih kuat.
Pertemuan Maulana dan Ananto menunjukkan pentingnya membangun koordinasi tersebut sejak awal, bukan hanya ketika keadaan sudah darurat.
Membangun Kota yang Aman, Tangguh, dan Siap Merespons
Pada akhirnya, keamanan kota tidak hanya ditentukan oleh jumlah personel keamanan atau armada pemadam yang tersedia.
Ia juga ditentukan oleh kesadaran masyarakat, kecepatan sistem darurat, kualitas koordinasi, dan kemampuan pemerintah membaca risiko sebelum menjadi bencana.
Pemkot Jambi dan Polresta Jambi kini menempatkan sinergi tersebut sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kota Jambi berharap koordinasi yang semakin erat dapat mendukung terwujudnya Kota Jambi yang aman, tangguh, dan sejahtera.
Musim kemarau pada akhirnya bukan sekadar persoalan cuaca. Ia merupakan ujian terhadap kesiapan sebuah kota.
Bagi Jambi, jawabannya kini diarahkan pada dua hal: membangun sistem yang mampu merespons dengan cepat dan membentuk masyarakat yang mampu mencegah risiko sejak awal.
Karena kota yang benar-benar aman bukan kota yang tidak pernah menghadapi ancaman, melainkan kota yang tahu bagaimana bersiap ketika ancaman itu datang.
