Transformasi Digital Harus Diiringi Kecepatan Respons Aparatur
JAMBI – Kemajuan teknologi telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan pemerintah. Di tengah meningkatnya ekspektasi publik terhadap pelayanan yang cepat dan transparan, aparatur sipil negara (ASN) dituntut tidak hanya mampu memanfaatkan teknologi digital, tetapi juga memiliki kecepatan bertindak dalam merespons setiap persoalan masyarakat. Pesan itulah yang disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Jambi, M. Saleh Ridha, saat menjadi narasumber dalam Webinar ASN Siginjai Belajar Seri 02 Tahun 2026. Ia menegaskan bahwa pelayanan publik harus dijalankan dengan prinsip “Gesit”, yakni bergerak cepat, responsif, dan menindaklanjuti setiap aduan warga hingga tuntas. Berdasarkan prinsip tersebut, menurutnya, keberhasilan birokrasi tidak lagi diukur dari banyaknya layanan yang tersedia, melainkan dari kemampuan pemerintah menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat.
Sumber: Pemerintah Kota Jambi.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Jambi memperkuat reformasi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan masyarakat. Seiring berkembangnya kanal digital dan media sosial sebagai ruang penyampaian aspirasi publik, setiap laporan warga kini dapat tersebar luas dalam hitungan menit. Kondisi tersebut menuntut perangkat daerah bekerja secara kolaboratif, adaptif, dan mampu menyelesaikan persoalan secara cepat agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terus terjaga.
Layanan Publik Tidak Cukup Cepat, Harus Sampai Tuntas
Dalam paparannya, Saleh Ridha menjelaskan bahwa pelayanan publik pada era digital tidak boleh berhenti pada tahap menerima laporan masyarakat. Menurutnya, ukuran keberhasilan pelayanan justru terletak pada sejauh mana setiap aduan memperoleh tindak lanjut yang jelas hingga masyarakat merasakan penyelesaian atas persoalan yang dihadapi.
“Layanan publik yang baik bukan hanya cepat merespons, tetapi juga memastikan setiap aduan masyarakat ditindaklanjuti dan diselesaikan secara tuntas,” tegas Saleh Ridha dalam webinar tersebut.
Ia menilai pola pikir birokrasi harus bergeser dari sekadar menjalankan prosedur administratif menuju budaya kerja yang berorientasi pada hasil. Dengan demikian, setiap perangkat daerah tidak hanya menjadi penerima laporan, tetapi juga menjadi bagian dari solusi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.
Digitalisasi Menjadi Instrumen Mempercepat Pelayanan
Menurut Saleh Ridha, Pemerintah Kota Jambi terus memperkuat transformasi digital melalui pengembangan berbagai platform pelayanan yang memungkinkan masyarakat menyampaikan pengaduan secara lebih mudah, cepat, dan transparan.
Salah satu inovasi yang menjadi perhatian adalah pemanfaatan aplikasi JAGA (Jambi Tanggap) sebagai kanal pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD). Melalui sistem tersebut, laporan masyarakat dapat dipantau secara langsung sehingga setiap instansi memiliki tanggung jawab untuk memberikan respons sesuai kewenangannya.
Ia menekankan bahwa teknologi bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk mempercepat pelayanan. Karena itu, keberhasilan digitalisasi sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia di balik sistem tersebut.
“Teknologi hanya akan memberikan manfaat apabila aparatur memiliki komitmen untuk bergerak cepat, berkolaborasi, dan menyelesaikan setiap persoalan masyarakat dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.
Kolaborasi Antar-OPD Menjadi Kunci
Dalam praktik pelayanan publik, Saleh Ridha mengingatkan bahwa sebagian besar persoalan masyarakat tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi saja. Banyak aduan yang memerlukan koordinasi lintas sektor sehingga kolaborasi menjadi faktor penting dalam menciptakan pelayanan yang efektif.
Ia menjelaskan bahwa Dinas Kominfo memiliki fungsi sebagai simpul koordinasi informasi dan pengelolaan sistem pengaduan, sementara penyelesaian substansi tetap berada pada perangkat daerah sesuai bidang masing-masing.
Karena itu, budaya kerja yang saling mendukung dan komunikasi yang terbuka antar-OPD menjadi syarat utama agar setiap laporan masyarakat dapat diselesaikan secara lebih cepat tanpa terhambat birokrasi yang berbelit.
Pendekatan tersebut juga sejalan dengan semangat reformasi birokrasi nasional yang mendorong pemerintah daerah menghadirkan pelayanan publik yang sederhana, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Media Sosial Mengubah Wajah Pelayanan Publik
Dalam pemaparannya, Saleh Ridha turut menyoroti perubahan perilaku masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Jika sebelumnya pengaduan lebih banyak dilakukan melalui surat atau tatap muka, kini media sosial menjadi kanal yang paling cepat digunakan warga untuk menyampaikan keluhan maupun kritik terhadap pelayanan pemerintah.
Perubahan tersebut, menurutnya, harus dipandang sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas pelayanan, bukan sebagai ancaman.
“Setiap aduan masyarakat harus dipandang sebagai masukan untuk memperbaiki pelayanan. Respons yang cepat akan membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah,” katanya.
Ia menambahkan bahwa keterbukaan informasi publik juga menjadi bagian penting dalam menjaga akuntabilitas pemerintah. Oleh sebab itu, setiap perangkat daerah perlu membangun komunikasi yang aktif dengan masyarakat melalui berbagai kanal digital yang tersedia.
ASN Harus Adaptif terhadap Perubahan
Webinar ASN Siginjai Belajar yang diikuti lebih dari seribu ASN tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat kapasitas aparatur menghadapi tantangan pelayanan publik di era digital.
Saleh Ridha menilai ASN tidak cukup hanya menguasai aspek teknis pekerjaan, tetapi juga harus memiliki kemampuan beradaptasi terhadap perubahan teknologi, pola komunikasi masyarakat, serta dinamika pelayanan yang terus berkembang.
Budaya kerja yang cepat, inovatif, dan kolaboratif dinilai akan menjadi fondasi penting dalam mendukung visi “Kota Jambi Bahagia”, khususnya pada aspek peningkatan kualitas pelayanan publik.
Ia mengingatkan bahwa masyarakat tidak selalu menuntut pelayanan yang sempurna, tetapi menginginkan pemerintah yang hadir, mendengar, dan segera memberikan solusi ketika persoalan muncul.
Reformasi Birokrasi Dimulai dari Perubahan Pola Pikir
Pesan yang disampaikan Kepala Dinas Kominfo Kota Jambi pada akhirnya menggarisbawahi bahwa transformasi birokrasi bukan semata-mata persoalan teknologi ataupun digitalisasi layanan. Yang lebih mendasar adalah perubahan pola pikir aparatur dalam memandang masyarakat sebagai pusat pelayanan.
Prinsip “Gesit”—bergerak cepat, responsif, dan menuntaskan setiap aduan—menjadi refleksi bahwa kualitas birokrasi modern ditentukan oleh kemampuan pemerintah menghadirkan solusi yang nyata, tepat waktu, dan berkelanjutan.
Melalui penguatan kompetensi ASN dalam Webinar ASN Siginjai Belajar, Pemerintah Kota Jambi berupaya membangun budaya pelayanan yang tidak hanya efisien secara administratif, tetapi juga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Dengan dukungan transformasi digital, kolaborasi antar-perangkat daerah, serta komitmen aparatur untuk bekerja lebih responsif, pelayanan publik diharapkan menjadi instrumen utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan warga.
