Wawako Diza Dorong Kolaborasi Pemerintah Pusat untuk Mempercepat Pembangunan Daerah
JAMBI — Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Jambi pada Kamis (16/7/2026) tidak hanya menjadi agenda kenegaraan untuk meninjau pelayanan kesehatan dan pembangunan infrastruktur. Bagi Pemerintah Kota Jambi, kehadiran orang nomor dua di Indonesia itu menjadi kesempatan untuk membuka ruang kolaborasi yang lebih luas antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha mendampingi rangkaian kunjungan Wapres Gibran di RSUD Raden Mattaher Jambi, bersama Gubernur Jambi Al Haris dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Dalam agenda tersebut, Gibran meninjau sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan serta perkembangan sarana dan prasarana rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jambi.
Namun, bagi Kota Jambi, nilai strategis kunjungan tersebut terletak pada percakapan yang berkembang di luar agenda seremonial. Diza memanfaatkan momentum tersebut untuk menyampaikan sejumlah program prioritas Pemerintah Kota Jambi yang dinilai memiliki peluang untuk mendapatkan dukungan dan kolaborasi pemerintah pusat.
“Kami juga menyampaikan berbagai program prioritas Pemerintah Kota Jambi serta peluang kolaborasi yang dapat dilakukan bersama pemerintah pusat. Harapannya, sinergi tersebut mampu mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Jambi,” ujar Diza.
Kunjungan Wapres dan Agenda Pelayanan Kesehatan
Rangkaian kunjungan Gibran di Jambi diawali dengan peninjauan fasilitas pelayanan kesehatan di RSUD Raden Mattaher.
Rumah sakit tersebut tengah mengembangkan sejumlah sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Pemerintah pusat, melalui kunjungan tersebut, ingin melihat secara langsung kondisi pelayanan sekaligus kebutuhan pengembangan fasilitas dan sumber daya manusia kesehatan di daerah.
Agenda tersebut menjadi relevan karena kualitas layanan kesehatan daerah tidak hanya ditentukan oleh keberadaan gedung dan peralatan medis. Ketersediaan tenaga kesehatan, khususnya dokter spesialis, serta kemampuan rumah sakit mengelola fasilitas secara berkelanjutan juga menjadi bagian penting dari kualitas pelayanan publik.
Dalam kesempatan itu, Pemerintah Provinsi Jambi turut menyampaikan sejumlah kebutuhan yang masih dihadapi RSUD Raden Mattaher. Salah satunya adalah kebutuhan pengadaan alat Magnetic Resonance Imaging (MRI) baru untuk menggantikan perangkat lama yang telah beroperasi sejak 2014.
Selain kebutuhan peralatan, rumah sakit tersebut juga menghadapi kekurangan dokter spesialis, terutama pada bidang jantung.
Persoalan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kesehatan membutuhkan intervensi yang tidak berhenti pada pembangunan fisik. Peralatan medis dan sumber daya manusia harus berkembang secara beriringan agar investasi pemerintah benar-benar diterjemahkan menjadi pelayanan yang lebih baik bagi pasien.
Kota Jambi Membawa Agenda Pembangunannya Sendiri
Bagi Pemerintah Kota Jambi, momentum kunjungan Wapres memiliki dimensi yang lebih luas.
Diza menyampaikan bahwa pemerintah kota turut mendiskusikan program-program pembangunan yang sedang dan akan dijalankan. Pemerintah daerah melihat dukungan pemerintah pusat sebagai salah satu peluang untuk mempercepat sejumlah agenda strategis yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.
Pendekatan tersebut memperlihatkan bagaimana pemerintah daerah berusaha memanfaatkan momentum kunjungan pejabat pusat bukan sekadar sebagai agenda protokoler.
Ada kebutuhan untuk memastikan bahwa program daerah dapat terhubung dengan kebijakan nasional, terutama pada sektor yang membutuhkan dukungan pembiayaan, infrastruktur, teknologi, maupun koordinasi lintas pemerintahan.
Bagi Kota Jambi, hubungan tersebut menjadi semakin penting karena sejumlah persoalan perkotaan memiliki skala yang tidak selalu dapat diselesaikan hanya dengan kapasitas pemerintah kota.
Kolam Retensi Menjadi Salah Satu Agenda Strategis
Salah satu program yang diharapkan memperoleh dukungan lebih luas adalah pembangunan kolam retensi untuk pengendalian banjir.
Diza berharap kunjungan Wapres Gibran dapat memberikan dampak positif terhadap percepatan berbagai program pembangunan daerah, termasuk pembangunan infrastruktur pengendalian banjir tersebut.
Banjir merupakan persoalan perkotaan yang membutuhkan pendekatan lintas wilayah dan lintas kewenangan. Sistem drainase, sungai, kolam retensi, tata ruang, hingga pengelolaan lingkungan saling berkaitan.
Karena itu, dukungan pemerintah pusat dapat menjadi faktor penting ketika pemerintah daerah ingin mempercepat pembangunan infrastruktur yang membutuhkan investasi besar dan koordinasi lintas institusi.
Kota Jambi sendiri tengah mengembangkan Kolam Retensi Telaga Kajang Lako sebagai bagian dari strategi pengendalian banjir. Dalam konteks yang lebih luas, pembangunan infrastruktur semacam ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan air, tetapi juga menyangkut keamanan permukiman, keberlanjutan lingkungan, serta kualitas hidup masyarakat.
Jalan Tol dan Infrastruktur Regional
Setelah agenda di RSUD Raden Mattaher dan makan siang bersama, Wapres Gibran melanjutkan kunjungan menuju proyek Jalan Tol Seksi Sebapo.
Agenda tersebut memperlihatkan bahwa kunjungan Wapres di Jambi juga mencakup pembangunan konektivitas dan infrastruktur regional. Gibran dalam agenda tersebut didampingi Gubernur Jambi, Kapolda Jambi, serta unsur Forkopimda Provinsi Jambi.
Bagi daerah, konektivitas memiliki dampak yang jauh lebih luas daripada sekadar memperpendek waktu perjalanan.
Infrastruktur jalan dapat memengaruhi arus barang, mobilitas tenaga kerja, distribusi hasil produksi, investasi, serta hubungan ekonomi antarwilayah.
Kota Jambi sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi di Provinsi Jambi memiliki kepentingan langsung terhadap perkembangan konektivitas tersebut. Semakin baik jaringan transportasi regional, semakin besar pula peluang kota untuk terhubung dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lainnya.
Kolaborasi Pusat dan Daerah Menjadi Kunci
Kunjungan Gibran juga memperlihatkan pentingnya hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
Setiap tingkat pemerintahan memiliki kewenangan dan sumber daya yang berbeda. Ketika agenda pembangunan membutuhkan kombinasi dari berbagai sumber daya tersebut, koordinasi menjadi faktor penentu.
Pemerintah Kota Jambi menyebut momentum tersebut sebagai bentuk sinergi untuk memperkuat pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dalam konteks pemerintahan modern, kolaborasi bukan hanya soal pembagian tugas. Yang lebih penting adalah menyelaraskan prioritas.
Program yang dianggap strategis oleh pemerintah kota perlu memiliki titik temu dengan kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Sebaliknya, kebijakan nasional perlu diterjemahkan menjadi program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat di daerah.
Di antara keduanya terdapat ruang negosiasi kebijakan, perencanaan, pembiayaan, dan pelaksanaan.
Dari Momentum Politik ke Hasil Pembangunan
Kehadiran Wakil Presiden tentu memiliki nilai simbolis. Namun, bagi masyarakat, nilai sebuah kunjungan pejabat negara pada akhirnya diukur dari dampak setelah agenda tersebut selesai.
Diza sendiri berharap kunjungan Gibran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Jambi melalui dukungan terhadap berbagai program pembangunan yang sedang maupun akan dilaksanakan.
Harapan tersebut menempatkan pemerintah daerah pada tantangan berikutnya: menerjemahkan komunikasi politik dan peluang kolaborasi menjadi program konkret.
Dukungan pemerintah pusat dapat berupa pembiayaan, kebijakan, koordinasi kementerian, pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, maupun dukungan teknis.
Tetapi semua itu membutuhkan proposal yang jelas, perencanaan matang, kesiapan lahan dan kelembagaan, serta kemampuan pemerintah daerah memastikan program dapat dilaksanakan secara akuntabel.
Dengan kata lain, momentum kunjungan hanya membuka pintu. Pemerintah daerah tetap harus memastikan bahwa peluang tersebut berubah menjadi hasil.
Kesehatan dan Infrastruktur: Dua Wajah Pembangunan
Dua agenda utama yang mengemuka dalam kunjungan tersebut—pelayanan kesehatan dan pembangunan infrastruktur—sebenarnya memiliki hubungan yang erat.
Keduanya merupakan bagian dari kualitas hidup masyarakat.
Rumah sakit yang memiliki fasilitas modern dan tenaga medis memadai meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Infrastruktur pengendalian banjir mengurangi risiko terhadap permukiman dan aktivitas ekonomi. Jalan yang lebih baik meningkatkan mobilitas manusia dan barang.
Ketiganya memiliki ukuran keberhasilan yang sama: seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat.
Karena itu, kolaborasi pemerintah pusat dan daerah seharusnya tidak hanya diarahkan pada penyelesaian proyek, tetapi juga pada penciptaan sistem pelayanan publik yang berkelanjutan.
Jambi Memanfaatkan Ruang Kolaborasi
Kunjungan kerja Wapres Gibran ke Jambi memperlihatkan bahwa pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan langsung dalam momentum yang strategis.
Bagi Diza, kesempatan tersebut menjadi ruang untuk memperkenalkan prioritas Kota Jambi sekaligus mencari kemungkinan dukungan pemerintah pusat.
“Semoga kunjungan ini memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kota Jambi, melalui dukungan terhadap berbagai program pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan,” kata Diza.
Pernyataan itu merangkum harapan pemerintah kota: kunjungan tersebut tidak berhenti sebagai catatan agenda kenegaraan, tetapi menjadi pintu bagi percepatan pembangunan.
Menunggu Tindak Lanjut
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan momentum ini tidak terletak pada siapa yang hadir atau berapa banyak agenda yang dilakukan.
Ukuran yang lebih penting adalah tindak lanjutnya.
Apakah kebutuhan MRI baru untuk RSUD Raden Mattaher memperoleh jalan keluar? Apakah persoalan kekurangan dokter spesialis dapat ditangani? Sejauh mana pembangunan kolam retensi dapat dipercepat? Dan apakah proyek infrastruktur regional dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Jambi?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menentukan apakah kunjungan kerja Wapres Gibran benar-benar menjadi titik penting dalam percepatan pembangunan daerah.
Bagi Kota Jambi, peluang kolaborasi dengan pemerintah pusat merupakan modal strategis. Tetapi peluang tersebut harus diikuti kesiapan pemerintah daerah dalam menyusun prioritas, mengawal program, dan memastikan setiap dukungan diterjemahkan menjadi manfaat yang dapat dirasakan warga.
Pada akhirnya, pembangunan daerah bukan hanya persoalan seberapa besar anggaran yang tersedia, melainkan seberapa efektif berbagai tingkat pemerintahan dapat bekerja bersama.
Kunjungan Wapres Gibran ke Jambi telah membuka ruang tersebut. Tantangan berikutnya adalah memastikan ruang kolaborasi itu menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat.
